IMPLEMENTASI DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK - Shobikha Tritina Hakima (FH PDN 16 UMY 071, 2016)
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjadi pintu terang dalam penanganan perkara anak di Indonesia. Pasalnya dengan adanya Undang-undang tersebut maka hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum lebih terjamin. Perlindungan bagi anak wajib diatur oleh pemerintah karena anak memiliki peran yang strategis demi mencapai cita-cita bangsa dimasa depan. Dengan adanya diversi dalam UU SPPA diharapkan anak terhindar dari penjatuhan hukuman pidana serta penyelesaian perkara anak menjadi lebih mudah. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dalam penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dilapangan yaitu terakait implementasi diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun penerapan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan sudah sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor yuridis yang menjadi pertimbangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengupayakan diversi adalah usia anak, jenis tindak pidana dan kondisi psikologis anak sedangkan faktor non yuridis adalah prinsip perlindungan bagi anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kata kunci : Diversi, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana.