Cover Image

Keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara No.02 Th 1999 tentang ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik

Ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik 1999

Main Author:	[Tidak Terdaftar]
Format:	Buku Teks
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	Mini Jaya Abadi 1999
Subjects:	POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=18242

PINJAM

Similar Items

Keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara No.02 Th 1999 tentang ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (1999)

Keputusan kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 02 tahun 1999 tentang ketentuan pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Politik 1999
by: Indonesia
Published: (1999)

Ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik
Published: (1999)

KETENTUAN pelaksanaan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik
Published: (1999)

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik
by: INDONESIA, Men.Dagri Republik
Published: (1999)

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik
by: INDONESIA, Sekretaris Negara Republik
Published: (1999)

Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
by: INDONESIA
Published: (1999)

Ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik
by: BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
Published: (1999)

KETENTUAN pelaksanaan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik
Published: (1999)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disipli Pegawai Negeri Sipil
by: Peraturan..., et al.
Published: (2011)

Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dan peraturan kepala badan kepegawaian No.21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil
by: INDONESIA [Undang-undang, peraturan, dsb]
Published: (2011)

Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dan peraturan kepala badan kepegawaian No.21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil
by: INDONESIA [Undang-undang, peraturan, dsb]
Published: (2011)

PELAKSANAAN PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA
by: Dian Dwi Nugroho
Published: (2006)

PELAKSANAAN PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA
by: Dian Dwi Nugroho
Published: (2006)

Keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor 02 ...
Published: (1999)

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI tentang Kepegawaian (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara)
Published: (2002)

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI tentang Kepegawaian (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara)
Published: (2002)

Pelaksanaan peraturan gaji pegawai negeri sipil tahun 1977 Badan Administrasi Kepegawaian Negara
by: BADan ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
Published: (1977)

Tiga Undang-Undang 1999 partai politik, pemilihan umum, susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD - dilengkapi peraturan pemerintah tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik
by: Eko Jaya
Published: (1999)

Peraturan pemerintah dan keputusan Presiden RI Th. 2001 ttg Gaji baru dan Pensiun pegawai negeri sipil (PNS), Hakim serta anggota TNI-POLRI
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2001)

Peraturan pemerintah dan keputusan Presiden RI Th. 2001 ttg Gaji baru dan Pensiun pegawai negeri sipil (PNS), Hakim serta anggota TNI-POLRI
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2001)

Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah RI tentang kepega.waian (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara).
by: KARNADI
Published: (2002)

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI tentang Kepegawaian (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara)
by: CIPTA JAYA
Published: (2002)

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI tentang Kepegawaian - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
by: <Pemerintah Republik Indonesia>
Published: (2002)

KETENTUAN HUKUM TENTANG HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI PEJABAT POLITIK DI KABUPATEN SLEMAN
by: Mohammad Hasbi
Published: (2011)

Ketentuan Hukum Tentang Hak PolitikPegawai Negeri Sipil Untuk Menjadi Pejabat Politik Di Kabupaten Sleman
by: Muhammad Hasbi
Published: (2011)

Ketentuan Hukum Tentang Hak PolitikPegawai Negeri Sipil Untuk Menjadi Pejabat Politik Di Kabupaten Sleman
by: Muhammad Hasbi
Published: (2011)

KETENTUAN HUKUM TENTANG HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI PEJABAT POLITIK DI KABUPATEN SLEMAN
by: Mohammad Hasbi
Published: (2011)

Surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor : 45 tahun 1990 tentang perubahan atas izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil ( PP. No. 10 / 1983 )
by: Indonesia
Published: (1991)

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik Tahun 2004
Published: (2004)

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik Tahun 2004
by: -
Published: ()

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dan Larangan Pegawai Negari Sipil Menjadi Anggota PArtai Politik Tahun 2004
Published: (2004)

Ketentuan Perubahan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Jabatan Struktural, Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Negara dan Pensiunan
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2000)

Ketentuan Perubahan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Jabatan Struktural, Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Negara dan Pensiunan
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2000)

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Dan Larangan Menjadi Anggota Partai Politik
by: <Indonesia. Undang-undang, peraturan dsbnya>
Published: (2004)

Badan Kepegawaian Negara Buku II ; petunjuk teknis pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai Negeri sipil serta pensian janda /dudanya sebagai pelaksanaan PP no.9 th 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan ...
by: Badan-Kepegawaian-Negara
Published: (2003)

Tiga Undang-Undang 1999 partai politik, pemilihan umum, susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD#dilengkapi peraturan pemerintah tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik
by: Eko Jaya
Published: ()

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Hakim Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian RI Tahun 2007
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2007)

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Hakim Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian RI Tahun 2007
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2007)

Wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil Badan Administrasi Kepegawaian Negara
by: BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
Published: (1975)