Hukum Pemerintahan Daerah
Sejak otonomi daerah digilirkan melalui UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah seolah berlomba untuk sebanyak banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat peraturan daerah yang berisi tentang pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
Main Author: | HUDA, Ni'matul |
---|---|
Format: | Buku Teks |
Language: | Bahasa Indonesia |
Published: |
Nusa Media
2012
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=35046 |