| Summary: |
ABSTRAK
Sejak pintu otonomi daerah dibuka pada tahun 1999, dalam kuntn waktu
sepuluh tahun, Kemendagri mencatat jumlah daerah otonom baru (DOB) terus
merangkak. Namun, daerah-daerah yang dimekarkan memunculkan konflik
diantaranya soal tapal batas yang dipicu karena sumber daya alam. Sekitar 74
konflik tapal batas yang kini ditangani Kemendagri termasuk didalamnya adalah
konflik tapal batas memperebutkan enam desa antara Pemda Kabupaten
Halmahera Barat dan Halmahera Utara yang berlangsung sekitar l3 tahun karena
dipicu oleh PP no 42 tahun 1999 dan UU No.l tahun 2013.
Atas dasar pemikiran tersebut, permasalahan yang dirurnuskan dalam tesis
ini, Bagaimana efektivitas pelayanan publik di wilayah konflik perbatasan dengan
mengambil studi di enam desa tahun 2009 - 2012. Penelitian ini bertujuan untuk;
(l) mengetahui efektivitas pelayanan di wilayah konflik beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya, (2) menganalisis mengapa konflik masih berlanjut. Penelitian
ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur
kepuasan lewat survey, Observasi, dokumentasi dan wawancara.
Hasif Penelitian ini menyimpulkan; pertama, tidak ada efektivitas dalam
pelayanan di wilayah konflik. Meskipun kepuasan pelayanan yang diterima
masyarakat enam desa nilai intervalnya menunjukan hal yang baik. Namun,secara
umum tidak ada efektifitas dalam pelayanan di wilayah konflik. Kedua, terjadi ada
irisan atau kaitan, konflik dan pelayanan. Arlinya, disatu sisi konflik tapal batas
tetap berlangsung, di sisi pelayanan, dan masyarakat diuntungkan dari konflik.
Hal ini karena ada berbagai factor yang memengaruhinya seperti lingkungan
sosial, faktor geografis dan sumber daya.
Penelitian ini merekomendasikan; Pertama, fasilitas pendidikan dan
kesehatan yang ada di wilayah enam desa sebaiknya dikelola oleh pemerintah
Provinsi. Kedua, pemerintah Kabupaten perlu meningkatkan efektivitas melalui
pelayanan dengan cara menyediakan dokter dan tenaga medis yang lebih
memadai, obat-obatan dan pelayanan rujukan pada bidang kesehatan. Sementara
pada bidang pendidikan perlunya penyediaan fasilitas rumah guru, perpustakaan
dan buku-buku pelajara. Ketiga, konflik yang masih berlangsung perlu di cari
win-win solution sehingga masyarakat enam desa tidak dikorbankan dari sisi
pelayanan.
Efektivitas, Pelayanan dan Konfl ik.
|