PENGARUH MEKANISME PENDIRIAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

SINOPSIS Electoral threshold adalah batas minimal suatu partai politik atau seorang kandidat untuk memperoleh kursi di parlemen (Lijphart, 1994). Hal itu dimaksudkan agar partai politik atau kandidat yang bersangkutan dapat dengan baik menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat karena memperoleh ke...

Full description

Main Author: Dwi Irianto
Format: Skripsi S1
Language: Bahasa Indonesia
Published: 2010
Online Access: http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=40983
PINJAM
id oai:lib.umy.ac.id:40983
recordtype oai_dc
spelling oai:lib.umy.ac.id:409832021-06-16T13:04:43ZPENGARUH MEKANISME PENDIRIAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA Dwi IriantoSINOPSIS Electoral threshold adalah batas minimal suatu partai politik atau seorang kandidat untuk memperoleh kursi di parlemen (Lijphart, 1994). Hal itu dimaksudkan agar partai politik atau kandidat yang bersangkutan dapat dengan baik menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat karena memperoleh kekuatan memadai di parlemen. Namun, dalam konteks politik Indonesia ketentuan electoral threshold kelihatannya telah dimaknai secara lain, yaitu sebagai batas minimal perolehan suara bagi suatu partai 2010Skripsi S1Dwi p 2010Bahasa Indonesiahttp://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=40983
institution Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
collection Perpustakaan Yogyakarta
language Bahasa Indonesia
description SINOPSIS Electoral threshold adalah batas minimal suatu partai politik atau seorang kandidat untuk memperoleh kursi di parlemen (Lijphart, 1994). Hal itu dimaksudkan agar partai politik atau kandidat yang bersangkutan dapat dengan baik menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat karena memperoleh kekuatan memadai di parlemen. Namun, dalam konteks politik Indonesia ketentuan electoral threshold kelihatannya telah dimaknai secara lain, yaitu sebagai batas minimal perolehan suara bagi suatu partai
format Skripsi S1
author Dwi Irianto
spellingShingle Dwi Irianto
PENGARUH MEKANISME PENDIRIAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA
author_sort Dwi Irianto
title PENGARUH MEKANISME PENDIRIAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA
title_short PENGARUH MEKANISME PENDIRIAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA
title_full PENGARUH MEKANISME PENDIRIAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA
title_fullStr PENGARUH MEKANISME PENDIRIAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA
title_full_unstemmed PENGARUH MEKANISME PENDIRIAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA
title_sort pengaruh mekanisme pendirian dan verifikasi partai politik berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2008 terhadap sistem kepartaian di indonesia
publishDate 2010
url http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=40983
isbn Dwi p 2010
_version_ 1702746234897301504
score 14.79448