Cover Image

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PTUN YOGYAKARTA NO.01/G/2009/PTUN.YK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI KEPALA DUKUH JANGKANG OLEH KEPALA DESA WIDOEMARTANI KECAMATAN

Main Author:	Muhamad Egar Zahmani
Format:	Skripsi S1
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	2010
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=42696

PINJAM

Similar Items

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PTUN YOGYAKARTA NO.01/G/2009/PTUN.YK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI KEPALA DUKUH JANGKANG OLEH KEPALA DESA WIDOEMARTANI KECAMATAN
by: Muhamad Egar Zahmani
Published: (2010)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PTUN YOGYAKARTA NO. 01/G/2009/PTUN.YK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI KEPALA DUKUH JANGKANG OLEH KEPALA DESA WIDODOMARTANI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN
by: Muhamad Egar Zahmani
Published: (2010)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PTUN YOGYAKARTA NO. 01/G/2009/PTUN.YK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI KEPALA DUKUH JANGKANG OLEH KEPALA DESA WIDODOMARTANI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN
by: Muhamad Egar Zahmani
Published: (2010)

Jurnal Media Hukum: kedudukan badan pertanahan nasional dalam menghadapi problematika putusan non executable PTUN tentang pembatalan sertifikat hak atas tanah
by: Rani Arvita
Published: (2016)

Jurnal Media Hukum: kedudukan badan pertanahan nasional dalam menghadapi problematika putusan non executable PTUN tentang pembatalan sertifikat hak atas tanah
by: Rani Arvita
Published: (2016)

Himpunan peraturan perundang undang tentang kekuasaan kehakiman. makamah agung. Peradilan umum. Peradilam militer. Peradilan agama. PTUN
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (1992)

Himpunan peraturan perundang undang tentang kekuasaan kehakiman. makamah agung. Peradilan umum. Peradilam militer. Peradilan agama. PTUN
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (1992)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
by: Ani Sulistiyani
Published: (2005)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
by: Ani Sulistiyani
Published: (2005)

Analisis yuridis normatif terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor : 0054/PDT.G/2015/PA.YK oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor : 43/PDT.G/2015/PTA.YK tentang cerai gugat
by: Royfa Tri Pamungkas
Published: (2016)

Analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur (studi putusan nomor 14/PID.B/2011/PN.YK)
by: Yakkinaking Sambada
Published: (2016)

Studi terhadap syarat syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Rafiah Rusyida
Published: (2013)

Undang-undang RI NO. 8 th 2004 tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum & UU RI No.9 tentang PTUN
by: <Indonesia. Undang-undang, peraturan dsbnya>
Published: (2004)

Bersikap Hormat: Sebuah Buku Tentang Sikap Hormat
by: Mary Small
Published: (2008)

Bersikap Hormat: Sebuah Buku Tentang Sikap Hormat
by: <Marry Small>
Published: (2010)

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI DESA BANTARBOLANG
by: Risa Soviyana
Published: (2005)

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI DESA BANTARBOLANG
by: Risa Soviyana
Published: (2005)

Analisis yuridis putusan hakim yang menolak gugatan wanprestasi (studi kasus putusan perkara no. 119/PDT.G/2015/PN.YK)
by: Mijan
Published: (2017)

Pemberhentian Kepala Daerah
by: Dian Bakti Setiawan
Published: (2011)

Pemberhentian Kepala Daerah
by: Dian Bakti Setiawan
Published: (2011)

Pemberhentian Kepala Daerah
by: Dian Bakti Setiawan
Published: (2011)

Pemberhentian Kepala Daerah
by: Dian Bakti Setiawan
Published: (2011)

Tinjauan Yuridis hak prerogatif presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala kepolisian negara Republik Indonesia (KAPOLRI)
by: Moh. Saeful Huda
Published: (2016)

ANALISIS DINAMIKA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CEPOKO KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2007
by: Himawan Kristianto
Published: (2009)

ANALISIS DINAMIKA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CEPOKO KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2007
by: Himawan Kristianto
Published: (2009)

ANalisis yuridis terhadap penolakan homologasi atas accord tentang kepailitan (studi kasus putusan No. 62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung dan putusan No. 033/K/N/2006 Mahkamah Agung
by: Zuhrotu Sakinah
Published: (2016)

Gambaran Persepsi kepala keluarga tentang pelayanan pengobatan umum Puskesmas Gamping II Dsn Kajor Sleman Yk
by: Rage Suryanjaya Rozaak
Published: (2009)

Peranan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa tentang APBD di desa guwosari kecamatan pajangan kab. bantul
by: Dhani Wirawan Zaputra
Published: (2009)

Peranan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa tentang APBD di desa guwosari kecamatan pajangan kab. bantul
by: Dhani Wirawan Zaputra
Published: (2009)

undang-undang RI no. 8 tentang peradilan umum, undang-undang no. 9 tentang PTUN th 2004
Published: (2004)

undang-undang RI no. 8 tentang peradilan umum, undang-undang no. 9 tentang PTUN th 2004
Published: (2004)

PERATURAN PEMERINTAH R.I NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINYAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
by: -
Published: (2008)

Perspektif Hukum Pemberhentian Kepala Daerah
by: HUFRON
Published: (2005)

Perspektif Hukum Pemberhentian Kepala Daerah
by: <Muhammad Hufron>
Published: (2005)

Mencegah pejabat tata usaha Negara sebagai tergugat dalam PTUN (analisis hukum dan peraturan perundang undangan)
by: Paulus JJ. Sipayung
Published: (1994)

Mencegah pejabat tata usaha negara sebagai tergugat dalam PTUN (analisis hukum dan peraturan perundang-undangan)
by: SIPAYUNG, Paulus J.J

Mencegah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat Dalam PTUN : Analisis Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
Published: ()

MENCEGAH PEJABAT TATA USAHA NEGARA SEBAGAI TERGUGAT DALAM PTUN (ANALISIS HUKUM DAN PERATURAN PERUNDA
by: Paulus JJ. Sipayung.
Published: ()

Studi deskriptif tentang gugatan sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta Tahun 1998 - 2003
by: Hariadi, Langit Kresna
Published: ()

Undang-undang RI nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
by: INDONESIA._Sekretaris_Negara_RI
Published: (2018)