PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM MEMILIKI HAK PILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYE
Penyelengaran Pemilihan Umum sebagai peristiwa politik tidak mungkin dilepaskan dari persoalan-persoalan penegakan hukum. Begitu banyak ketentuan dalam perundangan Pemilihan Umum yang mengatur tindak pidana Pemilu yang penegakannya harus didasarkan pada mekanisme hukum acara pidana biasa. Problemnya...
Main Author: | Eko Heri Harsono |
---|---|
Format: | Skripsi S1 |
Language: | Bahasa Indonesia |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=42715 |
id |
oai:lib.umy.ac.id:42715 |
---|---|
recordtype |
oai_dc |
spelling |
oai:lib.umy.ac.id:427152021-06-16T13:04:57ZPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM MEMILIKI HAK PILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYEEko Heri Harsonotindak pidana terhadap anak, kampanyePenyelengaran Pemilihan Umum sebagai peristiwa politik tidak mungkin dilepaskan dari persoalan-persoalan penegakan hukum. Begitu banyak ketentuan dalam perundangan Pemilihan Umum yang mengatur tindak pidana Pemilu yang penegakannya harus didasarkan pada mekanisme hukum acara pidana biasa. Problemnya adalah dapatkah tindak pidana Pemilu yang bernuansa harus diselesaikan cepat penyelesaiannya didasarkan pada hukum acara dalam keadaan normal. Atau sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berla2010Skripsi S1Eko p 2010Bahasa Indonesiahttp://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=42715 |
institution |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
collection |
Perpustakaan Yogyakarta |
language |
Bahasa Indonesia |
topic |
tindak pidana terhadap anak, kampanye |
spellingShingle |
tindak pidana terhadap anak, kampanye Eko Heri Harsono PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM MEMILIKI HAK PILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYE |
description |
Penyelengaran Pemilihan Umum sebagai peristiwa politik tidak mungkin dilepaskan dari persoalan-persoalan penegakan hukum. Begitu banyak ketentuan dalam perundangan Pemilihan Umum yang mengatur tindak pidana Pemilu yang penegakannya harus didasarkan pada mekanisme hukum acara pidana biasa. Problemnya adalah dapatkah tindak pidana Pemilu yang bernuansa harus diselesaikan cepat penyelesaiannya didasarkan pada hukum acara dalam keadaan normal. Atau sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berla |
format |
Skripsi S1 |
author |
Eko Heri Harsono |
author_sort |
Eko Heri Harsono |
title |
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM MEMILIKI HAK PILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYE |
title_short |
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM MEMILIKI HAK PILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYE |
title_full |
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM MEMILIKI HAK PILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYE |
title_fullStr |
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM MEMILIKI HAK PILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYE |
title_full_unstemmed |
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BELUM MEMILIKI HAK PILIH DALAM KEGIATAN KAMPANYE |
title_sort |
perlindungan hukum terhadap anak yang belum memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye |
publishDate |
2010 |
url |
http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=42715 |
isbn |
Eko p 2010 |
_version_ |
1702746633916121088 |
score |
14.79448 |