Cover Image

PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

Main Author:	Nuzuka Arifin Wuriawijaya
Format:	Skripsi S1
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	2010
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=43177

PINJAM

Similar Items

PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
by: Nuzuka Arifin Wuriawijaya
Published: (2010)

Peranan pencatatan sipil setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa yogyakarta Skripsi
by: PRATOMO, M. Wahyu
Published: (1993)

Peranan pencatatan sipil setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa yogyakarta
by: PRATOMO, M. Wahyu
Published: (1993)

STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA DPRD DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Darma Ernayaty/LULUS
Published: (2006)

STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA DPRD DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Darma Ernayaty/LULUS
Published: (2006)

Peranan pencatatan sipil setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta $d / M. Wahyu Pratomo
by: WAHYU PRATOMO, M.; DJUMIALDJI
Published: (1993)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MAGERSARI DI KOTA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Nurmayanti
Published: (2015)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MAGERSARI DI KOTA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Nurmayanti
Published: (2015)

PENGATURAN TANAH SULTAN GROUND DI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Pramuditha Rianty Batalipu
Published: (2015)

UPAYA DINAS KEBUDAYAAN DALAM PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Welni Nadra/LULUS
Published: (2006)

UPAYA DINAS KEBUDAYAAN DALAM PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Welni Nadra/LULUS
Published: (2006)

PENGATURAN TANAH SULTAN GROUND DI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Pramuditha Rianty Batalipu
Published: (2015)

Status harta perkawinan setelah berlakunya undang-undang no. 1/1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: KUSUMAWATI, Yuni
Published: (1995)

Status harta perkawinan setelah berlakunya undang-undang no. 1/1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: KUSUMAWATI, Yuni
Published: (1995)

Pelaksanaan pencatatan kelahiran dan arti pentingnya setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: PURWATI, Sri Wahyu
Published: (1989)

Pelaksanaan pencatatan kelahiran dan arti pentingnya setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: PURWATI, Sri Wahyu
Published: (1989)

Penerapan Asas Partisipasi Dalam Penataan Pedagang KakiLima di Kawasan Malioboro setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Shandy Herlian Firmansyah
Published: (2013)

Penerapan Asa Partisipasi dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro setelah berlakunya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Shandy Herlian Firmansyah
Published: (2013)

Penerapan Asa Partisipasi dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro setelah berlakunya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Shandy Herlian Firmansyah
Published: (2013)

Penerapan Asas Partisipasi Dalam Penataan Pedagang KakiLima di Kawasan Malioboro setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Shandy Herlian Firmansyah
Published: (2013)

Prosedur permohonan ijin poligami setelah berlakunya undang-undang perkawaninan No. 1. tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
Published: ()

PERANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN SEBELUN DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMER 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKAR
by: Yrawanto
Published: (2016)

PERANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN SEBELUN DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMER 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKAR
by: Yrawanto
Published: (2016)

Perwalian akibat adanya perceraian setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta
by: SUPRIYATIN, Titin

Pelaksanaan perwalian setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta/oleh Andi Asmuruf
by: ANDI ASMURUF
Published: (1998)

Pelaksanaan perwalian setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta/oleh Andi Asmuruf
by: ANDI ASMURUF
Published: (1998)

Perwalian akibat adanya perceraian setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta
by: SUPRIYATIN, Titin
Published: (1996)

Studi tentang perceraian bagi pegawai negeri sipil beragama Islam setelah berlakunya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Juncto peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang tahun 1990-1996
by: Mishima, Yuhio
Published: ()

PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KOTA YOGYAKARTA
by: Eka Liya Setiyaningrum
Published: (2004)

PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KOTA YOGYAKARTA
by: Eka Liya Setiyaningrum
Published: (2004)

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di Kulon Progo/ Yuli Ferdianto
by: Yuli Fandiyanto
Published: (2009)

STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA
by: Hendri Prayetno
Published: (2011)

STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA
by: Hendri Prayetno
Published: (2011)

Pemberhentian pegawai negeri sipil ditinjau dari undang undang nomor 43 tahun 1999 perubahan atas undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian (studi kasus di pemerintahan kabupaten Sleman Yogyakarta tahun 2010-2012)
by: Umi Nafisah
Published: (2014)

Suatu tinjauan tentang status hukum anak luar kawin dalam mewaris menurut hukum perdata BW setelah berlakunya undang-undang no. 1/1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta skripsi
by: ROHMI, Karliza
Published: (1992)

Suatu tinjauan tentang status hukum anak luar kawin dalam mewaris menurut hukum perdata BW setelah berlakunya undang-undang no. 1/1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: ROHMI, Karliza
Published: (1992)

STRATEGI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2013
by: Ardi Yudita
Published: (2014)

STRATEGI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2013
by: Ardi Yudita
Published: (2014)

Pelaksanaan organisasi dan tata kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah di propinsi daerah Istimewa Yogyakarta setelah berlakunya surat keputusan Mentri Dalam Negeri No. 240 Tahun 1980
by: HARDIYATMOKO
Published: (1986)

Pelaksanaan organisasi dan tata kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah di propinsi daerah Istimewa Yogyakarta setelah berlakunya surat keputusan Mentri Dalam Negeri No. 240 Tahun 1980 / Hardiyatmoko
by: HARDIYATMOKO
Published: (1986)