Cover Image

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Main Author:	Hardini Meigy sari
Format:	Skripsi S1
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	2011
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=43364

PINJAM

Similar Items

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
by: Hardini Meigy sari
Published: (2011)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Murhaint, Suriansyah
Published: (2009)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Suriansyah Murhaini
Published: (2009)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Murhaint, Suriansyah
Published: (2009)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Suriansyah Murhaini
Published: (2009)

Kewenangan pemerintah daerah : mengurus bidang pertanahan
by: Suriansyah Murhaini
Published: (2009)

Kewenangan pemerintah daerah mengurus bidang pertanahan
by: Murhaini, H. Suriansyah
Published: (2009)

Kewenangan pemerintah daerah: mengurus bidang pertanahan
by: Murhaini, Suriansyah
Published: (2009)

Kewenangan pemerintah daerah mengurus bidang pertanahan
by: Murhaini, H. Suriansyah
Published: (2009)

Kewenangan pemerintah daerah: mengurus bidang pertanahan
by: Murhaini, Suriansyah
Published: (2009)

Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan
by: Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan
Published: (2009)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
by: HUTAGALUNG, Arie Sukanti
Published: (2008)

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan
by: Arie Sukanti Hutagalung
Published: (2008)

Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan
by: Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan
Published: (2009)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
by: Hutagalung, Arie Sukanti, et al.
Published: (2008)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
by: Hutagalung, Arie Sukanti, et al.
Published: (2008)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
by: Hutagalung, Arie Sukanti, et al.
Published: (2009)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
by: Hutagalung, Arie Sukanti, et al.
Published: (2009)

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan
by: Hutagalung, Arie Sukanti, et al.
Published: (2009)

Persiapan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melaksanakan Kewenangan Di bidang Pertanahan dan Tata Ruang Menuru Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
by: JUNAR.
Published: (2013)

PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012
by: Junar
Published: (2013)

Persiapan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melaksanakan Kewenangan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
by: Junar
Published: (2013)

Persiapan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melaksanakan Kewenangan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
by: Junar
Published: (2013)

PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012
by: Junar
Published: (2013)

Persiapan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melaksanakan Kewenangan Di bidang Pertanahan dan Tata Ruang Menuru Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
by: JUNAR.
Published: (2013)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bidang agraria
Published: (1977)

inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah-daerah istimewa yogyakarta; bidang agraria
Published: (1978)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta : bidang Agraria
by: Biro Hukum Setwilda DIY
Published: (1978)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta : bidang pertanian/perikanan
by: Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY
Published: (1978)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta : bidang peternakan/kehewanan
by: Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY
Published: (1978)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah-daerah istimewa yogyakarta; bidang agraria Yogyakarta (propinsi)
Published: (1978)

Inventarisasi Kewenangan-Kewenangan dan Produk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bidang peternakan/kehewanan tahun anggaran 1977/1978
Published: ()

inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah D.I yogyakarta ; bidang peternakan/kehewanan ; tahun anggaran 1977/1978

inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah D.I yogyakarta ; bidang pertanian/perikanan ; tahun anggaran 1977/1978

inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah D.I yogyakarta ; bidang pertanian/perikanan ; tahun anggaran 1977/1978
Published: ()

PP RI No.25 Th 2000 ttg Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2000)

PP RI No.25 Th.2000 ttg kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sbg daerah otonom
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2000)

PP RI No.25 Th 2000 ttg Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2000)

PP RI No.25 Th.2000 ttg kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sbg daerah otonom
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2000)

Naskah Akademik RUU ttg Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat & Daerah
by: Hamdi Muchlis
Published: (2013)