Cover Image

ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MENURUT UNDANG UNDANG NO.39 TAHUN 2009 DI KABUPTEN BANTUL

Main Author:	Muhamad Zulfan
Format:	Skripsi S1
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	FH 12 UMY 105 2012
Subjects:	Kinerja birokrasi Pemerintah daerah Perekonomian UU No.39 tahun 2009
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=43774

PINJAM

Similar Items

ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MENURUT UNDANG UNDANG NO.39 TAHUN 2009 DI KABUPTEN BANTUL
by: Muhamad Zulfan
Published: (2012)

Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Perekonomian Menuru Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Di Kabupaten Bantul
by: Muhammad Zulfan
Published: (2012)

Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Perekonomian Menuru Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Di Kabupaten Bantul
by: Muhammad Zulfan
Published: (2012)

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WARGA SIPIL DI DAERAH KONFLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
by: Vivit Puji Utomo
Published: (2005)

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WARGA SIPIL DI DAERAH KONFLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
by: Vivit Puji Utomo
Published: (2005)

Pengaruh Penambahan Bubuk Kaca Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen Sebesar 4%, Dengan Variasi FAS 0,30, 0,35, 0,40 Terhadap Kuat Tekan Dan Nilai Slump
by: Zulfan
Published: (2012)

Pengaruh Penambahan Bubuk Kaca Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen Sebesar 4%, dengan Variasi FAS 0,30, 0,35, 0,40 Terhadap Kuat Tekan dan Nilai Slump
by: Zulfan
Published: (2012)

Pengaruh Penambahan Bubuk Kaca Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen Sebesar 4%, dengan Variasi FAS 0,30, 0,35, 0,40 Terhadap Kuat Tekan dan Nilai Slump
by: Zulfan
Published: (2012)

Pengaruh Penambahan Bubuk Kaca Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen Sebesar 4%, Dengan Variasi FAS 0,30, 0,35, 0,40 Terhadap Kuat Tekan Dan Nilai Slump
by: Zulfan
Published: (2012)

Analisis kualitas hubungan komunikasi interprofesi perawat pelaksanaan Di RSU PKU Muhammadiyah Bantul.
by: Dedy Zulfan
Published: (2014)

Analisis kualitas hubungan komunikasi interprofesi perawat pelaksanaan Di RSU PKU Muhammadiyah Bantul.
by: Dedy Zulfan
Published: (2014)

PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
by: Adam Jamaluddin
Published: (2006)

PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
by: Adam Jamaluddin
Published: (2006)

Kinerja fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Ekonomi tahun 2010 - 2013.
by: Randi Putra
Published: (2014)

Kinerja fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Ekonomi tahun 2010 - 2013.
by: Randi Putra
Published: (2014)

Undang-undang HAM 1999 : UU RI No. 39 tahun 1999
by: INDONESIA. Undang-undang, Peraturan dsb
Published: (2001)

Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia
by: THOHA, Miftah
Published: (2012)

Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia
by: THOHA, Miftah
Published: (2012)

PERBANDINGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Yogie Nugroho
Published: ()

PERBANDINGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Yogie Nugroho
Published: (2006)

PERBANDINGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Yogie Nugroho
Published: ()

PERBANDINGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Yogie Nugroho
Published: (2006)

IMPLEMENTASI PROGRAM REMUNERASI DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
by: Nini Sangadji
Published: (2015)

IMPLEMENTASI PROGRAM REMUNERASI DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
by: Nini Sangadji
Published: (2015)

TINJAUAN YURIDIAS TENTANG KEDUDUKAN KOMISI PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM
by: Nurlaela
Published: (2005)

TINJAUAN YURIDIAS TENTANG KEDUDUKAN KOMISI PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM
by: Nurlaela
Published: (2005)

Undang undang Kementerian Negara (UU RI No. 39 th. 2008)
by: Undang_undang...
Published: (2009)

UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA (UU RI NO. 39 Th.2008)
by: Sinar Grafika
Published: (2009)

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 TERHADAP PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
by: Anjar Sulistiyarni
Published: (2010)

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 TERHADAP PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
by: Anjar Sulistiyarni
Published: (2010)

Kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi reformasi birokrasi di wilayah Kalmanatan
by: Wahyudi, Andi
Published: (2012)

Kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi reformasi birokrasi di wilayah Kalmanatan
by: Wahyudi, Andi
Published: (2012)

Analisis Sektor Unggulan Terhadap Produk Domestik regional Bruto (PDRB) (Studi Kasus Kabupten Klaten Pereode 2009-2013)
by: Yuliatri Aria Ningsih
Published: (2015)

Analisis Sektor Unggulan Terhadap Produk Domestik regional Bruto (PDRB) (Studi Kasus Kabupten Klaten Pereode 2009-2013)
by: Yuliatri Aria Ningsih
Published: (2015)

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
by: Ashabul Yamin
Published: (2005)

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
by: Ashabul Yamin
Published: (2005)

Undang-undang HAM 1999 : UU RI No. 39 tahun 1999 INDONESIA. Undang-undang, Peraturan dsb
by: INDONESIA. Undang-undang, Peraturan dsb
Published: (2001)

Konsep dasar pembentukan keluarga sakinah menurut majelis ta'lim pondok pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul
by: Muhammad Zulfan
Published: (2012)

PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012
by: Junar
Published: (2013)

Persiapan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melaksanakan Kewenangan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
by: Junar
Published: (2013)