Cover Image

Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Perekonomian Menuru Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Di Kabupaten Bantul

Main Author:	Muhammad Zulfan
Format:	Skripsi S1
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	FH UMY 2012
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=47870

PINJAM

Similar Items

Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Perekonomian Menuru Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Di Kabupaten Bantul
by: Muhammad Zulfan
Published: (2012)

ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MENURUT UNDANG UNDANG NO.39 TAHUN 2009 DI KABUPTEN BANTUL
by: Muhamad Zulfan
Published: (2012)

ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MENURUT UNDANG UNDANG NO.39 TAHUN 2009 DI KABUPTEN BANTUL
by: Muhamad Zulfan
Published: (2012)

Persiapan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melaksanakan Kewenangan Di bidang Pertanahan dan Tata Ruang Menuru Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
by: JUNAR.
Published: (2013)

Persiapan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melaksanakan Kewenangan Di bidang Pertanahan dan Tata Ruang Menuru Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
by: JUNAR.
Published: (2013)

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WARGA SIPIL DI DAERAH KONFLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
by: Vivit Puji Utomo
Published: (2005)

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP WARGA SIPIL DI DAERAH KONFLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
by: Vivit Puji Utomo
Published: (2005)

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 TERHADAP PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
by: Anjar Sulistiyarni
Published: (2010)

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 TERHADAP PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
by: Anjar Sulistiyarni
Published: (2010)

Pengaruh Penambahan Bubuk Kaca Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen Sebesar 4%, Dengan Variasi FAS 0,30, 0,35, 0,40 Terhadap Kuat Tekan Dan Nilai Slump
by: Zulfan
Published: (2012)

Pengaruh Penambahan Bubuk Kaca Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen Sebesar 4%, dengan Variasi FAS 0,30, 0,35, 0,40 Terhadap Kuat Tekan dan Nilai Slump
by: Zulfan
Published: (2012)

Pengaruh Penambahan Bubuk Kaca Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen Sebesar 4%, dengan Variasi FAS 0,30, 0,35, 0,40 Terhadap Kuat Tekan dan Nilai Slump
by: Zulfan
Published: (2012)

Pengaruh Penambahan Bubuk Kaca Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen Sebesar 4%, Dengan Variasi FAS 0,30, 0,35, 0,40 Terhadap Kuat Tekan Dan Nilai Slump
by: Zulfan
Published: (2012)

PERBANDINGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Yogie Nugroho
Published: ()

PERBANDINGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Yogie Nugroho
Published: (2006)

PERBANDINGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Yogie Nugroho
Published: ()

PERBANDINGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Yogie Nugroho
Published: (2006)

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
by: Desy Ana Risdianto
Published: (2005)

PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
by: Adam Jamaluddin
Published: (2006)

PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
by: Adam Jamaluddin
Published: (2006)

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
by: Desy Ana Risdianto
Published: (2005)

Analisis kualitas hubungan komunikasi interprofesi perawat pelaksanaan Di RSU PKU Muhammadiyah Bantul.
by: Dedy Zulfan
Published: (2014)

Analisis kualitas hubungan komunikasi interprofesi perawat pelaksanaan Di RSU PKU Muhammadiyah Bantul.
by: Dedy Zulfan
Published: (2014)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Khabib Dwi Raharjo
Published: (2016)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Khabib Dwi Raharjo
Published: (2016)

TINGKAT KEPUASAN PUBLIK TERHADAP IMPLEMENTASI PELAYANAN IZIN GANGGUAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAMPAR PADA TAHUN 2012.
by: Abid Zulfan
Published: (2014)

TINGKAT KEPUASAN PUBLIK TERHADAP IMPLEMENTASI PELAYANAN IZIN GANGGUAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAMPAR PADA TAHUN 2012.
by: Abid Zulfan
Published: (2014)

Kinerja fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Ekonomi tahun 2010 - 2013.
by: Randi Putra
Published: (2014)

Kinerja fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Ekonomi tahun 2010 - 2013.
by: Randi Putra
Published: (2014)

Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Di Desa Gadingharjo Sanden Kabupaten Bantul
by: R. Dwi Yulida Vitrianto
Published: (2011)

Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Di Desa Gadingharjo Sanden Kabupaten Bantul
by: R. Dwi Yulida Vitrianto
Published: (2011)

PERANAN PENDAMPING DESA TERHADAP KINERJA APARAT DESA DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN)
by: Ivan Vata
Published: (2016)

PERANAN PENDAMPING DESA TERHADAP KINERJA APARAT DESA DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN)
by: Ivan Vata
Published: (2016)

PERANAN PENDAMPING DESA TERHADAP KINERJA APARAT DESA DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN)
by: Ivan Vata
Published: (2016)

PERANAN PENDAMPING DESA TERHADAP KINERJA APARAT DESA DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN)
by: Ivan Vata
Published: (2016)

Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri: Tinjauan hukum Islam terhadap Undang undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri
by: Ihsan
Published: (2009)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN (KAJIAN TERHADAP MEKANISME DAN KINERJA LEMBAGA BADAN PENGELOLA ZAKAT LAZISNU DI KABUPATEN
by: Eka Fitriyani
Published: (2016)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN (KAJIAN TERHADAP MEKANISME DAN KINERJA LEMBAGA BADAN PENGELOLA ZAKAT LAZISNU DI KABUPATEN
by: Eka Fitriyani
Published: (2016)

TRADISIONAL DI DAERAH KABUPATEN SLEMAN
by: ZULFAN ARRODLI
Published: (2004)

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PERBANDINGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
by: Agustina Khikmawati
Published: (2015)