| Summary: |
Penggunaan data elektronik berupa digital forensik dalam pembuktian
kasus pornografi saat ini sering diterapkan di persidangan karena alat buktinya
juga menggunakan data elektronik. Mengenai pembuktiannya, semakin lama
mengalami kesulitan karena beberapa faktor, antara lain: kasus pornografi
semakin berkembang sesuai perilaku masyarakat, semakin tingginya penggunaan
teknologi informasi untuk disalahgunakan, kuantitas dan kualitas data elektronik
yang kurang optimal dan perkara pornografi selalu lebih maju dan bervariasi
daripada peraturannya. Dalam pembuktiannya, hakim dituntut untuk menemukan
hukum baru dalam menangani perkara yang berhubungan dengan teknologi.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pembuktian melalui
digital forensik dalam perkara pidana pornografi yang menggunakan data
elektronik secara komprehensif dan mengkaji bagaimana penerapan pembuktian
dalam perkara pornografi sesuai dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridisnormatif
yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari
literatur yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian, baik berupa
peraturan perundang-undangan, buku, dokumen-dokumen dan semua bentuk
tulisan, termasuk pencarian data dari internet yang terkait dengan permasalahan
yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah
pendekatan analisa deskriptif-kualitatif yaitu dengan menganalisa data yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipilih mana yang
sinkron dengan permasalahannya untuk menghindari kesalahan dan kekurangan
data sehingga permasalahan dapat terjawab.
Penelitian menunjukkan bahwa: (a) kasus pornografi pada tahun 2012
sampai 2013 yang diajukan di pengadilan mengalami kenaikan 2 % dari tahun
2009 sampai 2011, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
masyarakat sudah mengenal beberapa media elektronik dan mulai
menggunakannya secara massal, banyak media yang secara langsung maupun
tidak langsung mempertontonkan dan menunjukkan gambar dan/atau film yang
tidak senonoh atau berbau pornografi dan banyak usaha di bidang teknologi
informasi yang disalahgunakan (b) Faktor penghambat dalam pembuktian tindak
pidana pornografi dengan menggunakan data elektronik adalah keterbatasan
pengetahuan penegak hukum mengenai data elektronik dalam kasus pidana
pornografi dan tidak adanya keterangan ahli dalam tahap pemeriksaan sampai
persidangan. Pembuktian perkara pidana pornografi dengan menggunakan data
elektronik yaitu melalui digital forensik.
|