| Summary: |
Di Indonesia konsep corporate governance secara secara resmi diperkenalkan pada tahun 1999 manakala pemerintah memberntuk Komite Nasional Corporate Governance (KNCG). Sebagaimana negara-negara lainnya, melalui KNCG membuat kode corporate govermanance asional tahun 2000, yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Kode ini merupakan refernsi bagi seluruh perusahaan di indonesia termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN Indoensia diatur melalui undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Menurut undang-undang ini, perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan perusahaan umum (Perum) adalah dua bentuk BUMN. BUMN PT terbagi dua yakni BUMN PT terbuka dan BUMN PT Tertutup. BUMN Terbuka adalah BUMN yang sahamnya dijural dibursa efek atau sahamnya terbagi dalam penguasaan banyak orang (fragmented), sedangkan BUMN PT Tertutup dan Perum adalah BUMN yang sahamnya terkonsentrasi pada tangan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Negara Badan Usaha Mulik Negara. Dengan demikian, kode corporate govermance Indoensua berlaku untuk seluruh BUMN, termasuk BUMN PT Tertutup dan Perum. Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara, karakteristik utamaBUMN PT tertutup adalah kepemilikan yang terkonsentrasi. Artikel ini membahas pemberlakuan kode corporate govermance Indoensia terhadap BUMN tertutup; apakah kode ini cocok untuk BUMN PT tertutup, maksudnya kode dapat menjadi instrument dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi BUMN PT tertutup. Kode Indonesia sanggat penting untuk didiskusikan sebab sebuah kode nasional adalah jiwa pemberlakuan sistem corporate governance suatu negara
|