PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH OTONOM (Laporan Pekerjaan)
Urusan pemerintahan terbagi atas urusan yang tidak mungkin (tabu) didesentralisasikan yang mutlak menjadi wewenang Pemerintah dan urusan yang dapat didesentralisasi yang tidak eksklusif menjadi wewenang daerah otonom. Di satu sisi, dalam urusan yang tabu didesentralisasikan, Pemerintah dapat mengemb...
Main Author: | Irfan Ridwan Maksum |
---|---|
Format: | Laporan Penelitian |
Language: | Bahasa Indonesia |
Published: |
The World Bank
2014
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=52196 |
Similar Items
Similar Items
-
PERBANDINGAN
SISTEM PEMBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH OTONOM
(Laporan Pekerjaan)
by: Irfan Ridwan Maksum
Published: (2014) -
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota & Organisasi Perangkat Daerah
by: INDONESIA
Published: (2007) -
Peraturan pemerintah nomor 38 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2007
Published: (2007) -
Peraturan pemerintah nomor 38 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2007
by: INDONESIA. [Peraturan-peraturan dsb]
Published: (2007) -
Peraturan pemerintah no.38 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah
Published: (2007)