Cover Image

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM PEKERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*101 Belum cukup dengan kondisi pengupahan yang memprihatinkan di Indonesia, ternyata terdapat lagi kebijakan penangguhan upah bagi buruh. Kebijakan ini, dengan logika yang sederhana dapat diartikan sebagai penghambat kesejahteraan buruh. Dengan perkataan lain, mengabaikan atau menunda perbaikan kes...

Full description

Main Author: Yuni Hadianti
Format: Skripsi S1
Language: Bahasa Indonesia
Published: FH 14 UMY 101 2014
Subjects:
*101 PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN KETENTUAN MINIMUM PEKERJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Online Access: http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=53050
PINJAM
id oai:lib.umy.ac.id:53050
recordtype oai_dc
spelling oai:lib.umy.ac.id:530502021-06-16T13:06:27ZPELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM PEKERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAYuni Hadianti*101 PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN KETENTUAN MINIMUM PEKERJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*101 Belum cukup dengan kondisi pengupahan yang memprihatinkan di Indonesia, ternyata terdapat lagi kebijakan penangguhan upah bagi buruh. Kebijakan ini, dengan logika yang sederhana dapat diartikan sebagai penghambat kesejahteraan buruh. Dengan perkataan lain, mengabaikan atau menunda perbaikan kesejahteraan terhadap kaum buruh yang sama halnya dengan membiarkan mereka terus menerus berkubang dalam kemiskinan. Pada tahun 2014 terdapat mencatat sejak akhir bulan lalu di enam provinsi ada 414 perusahaan yang mengajukan penangguhan Upah murah dapat menjadi pemacu industrialisasi. Bahkan dalam menarik modal asing, upah murah justru dianggap sebagai keunggulan Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara lain. Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014. Dari jumlah itu 177 perusahaan disetujui dan 69 ditolak. Sisanya, sebanyak 161 perusahaan masih dalam proses dan 7 perusahaan mencabut permohonan atau dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, meminta 5 Indrasari Tjandraningsih, 1994. Kebutuhan Fisik Minimum dan Upah Minimum: Tinjauan Terhadap Upah Buruh Di Indonesia, Seri Working Paper, Yayasan Akatiga Bandung, hal. 71. 5 para Gubernur dan Disnakertrans mempercepat proses penetapan pelaksanaan penangguhan UMP 2014. Percepatan proses itu penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja dalam membayar UMP.6FH 14 UMY 1012014Skripsi S176 halSKR FH 101Bahasa Indonesiahttp://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=53050
institution Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
collection Perpustakaan Yogyakarta
language Bahasa Indonesia
topic *101 PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN KETENTUAN MINIMUM PEKERJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
spellingShingle *101 PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN KETENTUAN MINIMUM PEKERJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Yuni Hadianti
PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM PEKERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
description *101 Belum cukup dengan kondisi pengupahan yang memprihatinkan di Indonesia, ternyata terdapat lagi kebijakan penangguhan upah bagi buruh. Kebijakan ini, dengan logika yang sederhana dapat diartikan sebagai penghambat kesejahteraan buruh. Dengan perkataan lain, mengabaikan atau menunda perbaikan kesejahteraan terhadap kaum buruh yang sama halnya dengan membiarkan mereka terus menerus berkubang dalam kemiskinan. Pada tahun 2014 terdapat mencatat sejak akhir bulan lalu di enam provinsi ada 414 perusahaan yang mengajukan penangguhan Upah murah dapat menjadi pemacu industrialisasi. Bahkan dalam menarik modal asing, upah murah justru dianggap sebagai keunggulan Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara lain. Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014. Dari jumlah itu 177 perusahaan disetujui dan 69 ditolak. Sisanya, sebanyak 161 perusahaan masih dalam proses dan 7 perusahaan mencabut permohonan atau dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, meminta 5 Indrasari Tjandraningsih, 1994. Kebutuhan Fisik Minimum dan Upah Minimum: Tinjauan Terhadap Upah Buruh Di Indonesia, Seri Working Paper, Yayasan Akatiga Bandung, hal. 71. 5 para Gubernur dan Disnakertrans mempercepat proses penetapan pelaksanaan penangguhan UMP 2014. Percepatan proses itu penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja dalam membayar UMP.6
format Skripsi S1
author Yuni Hadianti
author_sort Yuni Hadianti
title PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM PEKERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
title_short PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM PEKERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
title_full PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM PEKERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
title_fullStr PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM PEKERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
title_full_unstemmed PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM PEKERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
title_sort pelaksanaan penangguhan pembayaran ketentuan upah minimum pekerja di daerah istimewa yogyakarta
physical 76 hal
publisher FH 14 UMY 101
publishDate 2014
url http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=53050
isbn SKR FH 101
_version_ 1702748871859372032
score 14.79448

Similar Items