Cover Image

Amandemen Undang-Undang Pilkada gubernur bupati dan Walikota

Main Author:	Pemerintah
Format:	Buku Teks
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	Sinar Grafika 2015
Subjects:	Amandemen Undang Undang Pilkada gubernur bupati Walikota
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=56691

PINJAM

Similar Items

Amandemen Undang-Undang PILKADA Gubernur, Bupati, dan Walikota
by: Redaksi Sinar Grafika
Published: (2018)

Amandemen Undang-Undang PILKADA Gubernur, Bupati, dan Walikota
by: Pemerintah
Published: (2018)

Pilkada tidak langsung dalam perspektif politik profetik (studi pasal 3 undang undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota)
by: Muh. Rizal Hamdi
Published: (2015)

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Published: (2016)

Amandemen Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
by: Pemerintah
Published: (2014)

Daftar Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati/ walikota : Disertai PP Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
by: ISTANTO, Nur
Published: (2005)

Mengelola Negara: Panduan untuk Bupati, Gubernur, dan Presiden
by: Samodra Wibawa
Published: (2012)

Amandemen Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
by: Redaksi Sinar Grafika
Published: (2016)

Amandemen Undang-Undang Pemda UU RI No. 9 tahun 2015
by: Pemerintah
Published: (2015)

Mengelola Negara: panduan untuk Bupati, Gubernur dan Presiden
by: Samodra Wibawa
Published: (2012)

Mengelola negara : panduan untuk Bupati, Gubernur dan Presiden
by: Wibawa, Samodra
Published: (2012)

PENGESERAN KEKUASAAN ESEKUTIF DAN LEGISLATIF PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI BIDANG LEGISLASI
by: Faisal Munawir Kossa
Published: (2006)

IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Muhammad Reza Perdana
Published: (2015)

Amandemen Undang-Undang Pilkada gubernur bupati dan Walikota
by: Pemerintah
Published: (2015)

FUNGSI WALIKOTA DALAM PELAKSANAAN MANAGEMENT APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA YOGYAKARTA
by: Adriani Rahma Putri
Published: (2015)

FUNGSI WALIKOTA DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA YOGYAKARTA
by: Ardiani Rahma Putri
Published: (2015)

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA LURAH PANDEYAN
by: Abdul Afif Anwar
Published: (2015)

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Zulfajri
Published: (2004)

Perpu No.3 Tahun 2005 & Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Pemerintah dan PILKADA dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah
by: INDONESIA.[Undang-undang, Peraturan, dsb]
Published: (2005)

KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMERINTAHAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Andi Suryo Awaludin
Published: (2005)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Anton Sujarno
Published: (2007)

Amandemen Undang-Undang KPK (UU RI No. 19 Tahun 2019)
by: Redaksi Sinar Grafika
Published: (2019)

Politik Hukum Pilkada Serentak
by: Kumolo, Tjahjo
Published: (2015)

Uji publik dalam Pilkada
by: Jenedjri M. Gaffar
Published: (2015)

POLITIK MARKETING DALAM PILKADA.
by: Ibnu Sandy
Published: (2015)

Amandemen Undang-Undang PILKADA Gubernur, Bupati, dan Walikota
by: Pemerintah
Published: (2018)

Amandemen Undang-Undang dasar 1945
Published: (2007)

Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi
by: Wilma Silalahi
Published: (2020)

Pilkada dan dinamika politik lokal
by: Leo Agustino
Published: (2009)

Pilkada dan Demokrasi Arus Bawah
by: Bodhi Wedyanto, Seprini
Published: (2006)

Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak
by: Muhammad Kausar B, Armin ; Muhammad Labolo
Published: (2015)

DAMPAK YURIDIS PUTUSAN MK NO 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TERHADAP PILKADA SERENTAK DI INDONESIA
by: Robby Alfa
Published: (2015)

Mekanisme, persyaratan, dan tata cara Pilkada langsung menurut Undang undang No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah
by: Daniel S. Salossa
Published: (2005)

EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM BIKAMERAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 45 PASCA AMANDEMEN
by: Ahmad Alwi
Published: (2005)

PELAKSANAAN KEKUASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASCA AMANDEMEN
by: Muhammad Zulfadli
Published: (2005)

PERUBAHAN KEKUASAAN LEGESLATIF DALAM BIDANG PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: HENDRI TRIWANTO
Published: (2007)

Amandemen Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU RI No. 51 th 2009)
by: Pemerintah
Published: (2018)

Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraaan Republik Indonesia (Perspektif Amandemen Undang Undang 1945 dan Hukum Islam)
by: Sholikhul Huda
Published: (2008)

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 : Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat
by: Amandemen
Published: (2002)

Sistem pemerintahan Indonesia : berdasarkan undang-undang dasar 1945 (amandemen) dan ketetapan-ketetapan MPR
by: Kansil, C.S.T, et al.
Published: (2005)