OPINI PUBLIK PESAN STIKER SOEHARTO PADA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM MAJELIS PENYELAMAT ORGANISASI (HMI MPO) CABANG YOGYAKARTA (Studi Kasus : Proses Pembentukan Opini Publik Pada Pesan Stiker Soeharto V
*184 Opini publik merupakan kekuatan yang dimiliki rakyat Indonesia pasca runtuhnya era presiden Soeharto ditahun 1998. Setelah itu Indonesia menerapkan sistem demokrasi sampai saat ini. Dimana demokrasi mengedepankan suara rakyat sebagai dasar kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Namun fakt...
| Main Author: | Qolbi Sabil |
|---|---|
| Format: | Skripsi S1 |
| Language: | Bahasa Indonesia |
| Published: |
ILKOM 15 UMY 184
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=58134 |
| Summary: |
*184 Opini publik merupakan kekuatan yang dimiliki rakyat Indonesia pasca runtuhnya era presiden Soeharto ditahun 1998. Setelah itu Indonesia menerapkan sistem demokrasi sampai saat ini. Dimana demokrasi mengedepankan suara rakyat sebagai dasar kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Namun faktanya selama ini penjabat pemerintah tidak jarang menolak kehendak rakyat tersebut. Dengan latar belakang itu terciptalah isu yang baru yang akan menimbulkan pro dan kontra dikalangan masayarakat. Dalam hal ini isu tersebut yaitu penyebaran stiker bergambar Soeharto pasca kenaikan BBM dipertengahan tahun 2013. Stiker itu menvisualisasikan kepada masyarakat bahwa era Soeharto lebih baik dibandingkan saat ini.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, jenis penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pembentukan opini publik pada HMI MPO cabang Yogyakarta dalam upaya mencapai titik kesepakatan bersama terkait isi pesan stiker Soeharto versi “ Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?“ telah dilakukan melalui forum disksui informal. Diskusi itu berlangsung secara bertahap sampai menemukan keputusan bersama. Keputusan itu menyatakan bahwa HMI MPO cabang Yogyakarta menolak segala bentuk tindakan Soeharto yang mengabaikan hak sipil masyarakat. Walaupun masyarakat saat ini beranggapan era kepemimpinan Soeharto lebih baik dibandingkan saat ini. |
|---|---|
| Physical Description: |
102 Hal |
| ISBN: |
SKR FISIP 184 |