Cover Image

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PERBANDINGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Main Author:	Agustina Khikmawati
Format:	Skripsi S1
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	IH 15 UMY 2015
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=59920

PINJAM

Similar Items

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PERBANDINGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
by: Agustina Khikmawati
Published: (2015)

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMER 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
by: Agustina Khikmawati
Published: (2015)

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMER 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
by: Agustina Khikmawati
Published: (2015)

Implikasi berilakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan dan anggaran pendidikan menengah di daerah Istimewa Yogyakarta
by: M. Helmi
Published: (2018)

Undang - Undang RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Air Undang - Undang RI Nomor 23 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
by: Lingkungan Hidup
Published: (2007)

PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
by: Adam Jamaluddin
Published: (2006)

PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
by: Adam Jamaluddin
Published: (2006)

Sumenep kepulauan menjadi daerah persiapan Kabupaten ditinjau dari undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (studi kelayakan terhadap syarat administratif dan syarat fisik kewilayahan)
by: Nurhakim
Published: (2017)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Published: (2004)

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah penetapan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah : studi kasus pada Kota Batam
by: Elisabet
Published: (2007)

Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah - Undang undang Repubublik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
by: Departemen Dalam Negeri Indonesia, et al.
Published: (2004)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah & Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
by: INDONESIA
Published: (2004)

Peraturan pemerintah nomor 38 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2007
Published: (2007)

Peraturan pemerintah nomor 38 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2007
by: INDONESIA. [Peraturan-peraturan dsb]
Published: (2007)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 3004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor17
by: <Indonesia>
Published: (2005)

Analisis perbandingan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah sebelum dan selama otonomi daerah : studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Budi Sulistyo, Heru
Published: (2005)

PERBANDINGAN PROGRAM KB SEBELUM OTONOMI DAERAH DENGAN SESUDAH OTONOMI DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Adi Hidayat / LULUS
Published: (2006)

PERBANDINGAN PROGRAM KB SEBELUM OTONOMI DAERAH DENGAN SESUDAH OTONOMI DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Adi Hidayat / LULUS
Published: (2006)

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di Kulon Progo/ Yuli Ferdianto
by: Yuli Fandiyanto
Published: (2009)

Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah : buku 1
by: APKASI
Published: (2001)

Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah : buku 1
by: APKASI
Published: (2001)

Undang-Undang R.I Nomor 32&33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah & Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat Dan Pemerintah Daerah
by: Dep. Keuangan R.I
Published: (2004)

Privatisasi Air (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)
by: Muhammad Taufiq
Published: (2006)

Kajian sumber pendapatan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelum dan setelah pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah
by: Yuniyarti, Nur Aini, et al.
Published: (2003)

Kajian sumber pendapatan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelum dan setelah pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah
by: Yuniyarti, Nur Aini, et al.
Published: (2003)

Perbedaan jumlah tenaga kerja, omzet, upah, biaya, dan keuntungan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM 2008 : studi kasus industri bakpia Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Andriati, Veronica
Published: (2009)

Undang Undang Otonomi Daerah : Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuanan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Published: (2004)

Analisis perbandingan sebelum dan sesudah dana perimbangan pemerintah Daerah Induk dengan adanya Daera otonomi Baru.
by: Anggyansyah Arief E
Published: (2014)

Analisis perbandingan sebelum dan sesudah dana perimbangan pemerintah Daerah Induk dengan adanya Daera otonomi Baru.
by: Anggyansyah Arief E
Published: (2014)

Kebijakan ketenangalistrikan dalam pelayanan publik pasca undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat
by: Iman Jalaludin Rifa`i
Published: (2018)

Pengelolaan air tanah dalam hukum Islam dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air
by: Abdi Wisnu Pradipta
Published: (2018)

Undang-undang R.I Nomor 32 & 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2004)

Undang-undang R.I Nomor 32 & 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2004)

Pemerintah desa/marga : berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: Widjaja, HAW
Published: (2002)

Pemerintah desa/marga : berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: Widjaja, HAW
Published: (2002)

IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
by: Hadi Purnomo
Published: (2007)

IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
by: Hadi Purnomo
Published: (2007)

PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Setiadi Handoko
Published: (2005)

PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Setiadi Handoko
Published: (2005)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
by: Indonesia
Published: (2004)