KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK BERUPA DOKUMEN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
Main Author: | Faurika Kiki Bustami |
---|---|
Format: | Skripsi S1 |
Language: | Bahasa Indonesia |
Published: |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2006
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=60732 |
Similar Items
-
KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK BERUPA DOKUMEN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Faurika Kiki Bustami
Published: (2006) -
KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK BERUPA DOKUMEN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Faurika Kiki Bustami
Published: () -
KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK BERUPA DOKUMEN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Faurika Kiki Bustami
Published: () -
UNDANG-undang republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang republik Indonesia nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi
Published: (2013) -
UNDANG-undang republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang republik Indonesia nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi
Published: (2013)