| Summary: |
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah, pembiayaan utang dan jumlah penduduk. Kepatuhan pengungkapan wajib diukur dengan 46 item berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 134 laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD adalah 58,60 %. Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, diferensiasi fungsional memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, sementara rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh negatif . Ukuran pemerintah daerah , ukuran legislatif, spesialisasi pekerjaan , pembiyaan utang dan jumlah penduduk terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan, Pengungkapan Wajib, Karakteristik Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan.
|