IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KEMENTERIAN AGAMA
Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang penerimaan Negara bukan pajak adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kemenag untuk merevisi peraturan pemerintah yang sebelumnya yaitu peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004. Peraturan ini dibuat untuk menetapkan besaran...
Main Author: | Panca Setya Wardani |
---|---|
Format: | Skripsi S1 |
Language: | Bahasa Indonesia |
Published: |
IPEM 16 UMY 287
2016
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=71493 |
Similar Items
-
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KEMENTERIAN
AGAMA
by: Panca Setya Wardani
Published: (2016) -
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KEMENTERIAN AGAMA
( Studi kasus pada penerapan prinsip transparansi dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen
Agama di Kec.Pakem Kab.Sleman Yogyakarta )
by: Panca Setya Wardani
Published: (2016) -
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KEMENTERIAN AGAMA
( Studi kasus pada penerapan prinsip transparansi dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen
Agama di Kec.Pakem Kab.Sleman Yogyakarta )
by: Panca Setya Wardani
Published: (2016) -
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Penerapan Prinsip Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahu
by: Gerry Katon Mahendra
Published: (2013) -
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Penerapan Prinsip Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Tahu
by: Gerry Katon Mahendra
Published: (2013)