| Summary: |
Pemeritah yang demokratis harus diwujudkan dengan adanya transparansi (keterbukaan). Transparansi direalisasikan dengan adanya informasi kepada publik dari berbagai aspek yang memuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan disahkannya UU KIP nomor 14 tahun 2008 menuntut pemerintah untuk lebih terbuka lagi, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membuka data kepada publik. Dalam PERKI nomor 1 tahun 2010 menyatakan bahwa setiap badan publik harusmemiliki setidaknya situs website sebagai media dalam pengembangan open government data. Open government data dapat mencegah terjadinya korupsi di daerah karena diawasi langsung oleh masyarakat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam pengembangan open government data.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan sumber informan yaitu pegawai bidang kominfo, bagian humas, organisasi dan kepegawaian, bagian hukum sekretariat daerah, dan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya memberikan sumber data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sebelum dianalisis, data terlebih dahulu di uji keabsahannya menggunakan validitas, reliabilitas, dan triangulasi selanjutnya analisis data menggunakan indeks yang kemudian dideskripsikan.
Hasil dari penelitian menunjukkan nilai indeks pada masing-masing variabel. Pada variabel organizational nilai indeks 3,615 dengan kategori baik, variabel information dengan nilai rata-rata indeks 3,89kategori baik. Selanjutnya variabel people dengan nilai indeks 3,612 kategori baik, variabel acces network 3,72 dengan kategori baik, dan variabel financial resources dengan nilai indeks 3,65 dengan kategori baik.
Dari rata-rata kelima indeks menunjukkan nilai indeks sebesar 3,69. Berdasarkan kategori maka rata-rata indeks berada pada tingkatan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesiapan organisasi pemerintah daerah dalam open government data di Kabupaten Pekalongan dalam kategori siap.
Kata kunci: Open government data, Open data readiness, Pemerintah Daerah
|