Cover Image

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 (PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG)

Penelitian ini memiliki latar belakang masalah tentang banyaknya jumlah bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibandingkan dengan jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman...

Full description

Main Author: Muhammad Dede Puja Kusuma
Format: Skripsi S1
Language: Bahasa Indonesia
Published: IPEM 16 UMY 226 2016
Subjects:
Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan IMB, Pemerintah Daerah
Online Access: http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=71565
PINJAM
id oai:lib.umy.ac.id:71565
recordtype oai_dc
spelling oai:lib.umy.ac.id:715652021-06-16T13:09:14ZIMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 (PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG)Muhammad Dede Puja KusumaKebijakan Publik, Implementasi Kebijakan IMB, Pemerintah DaerahPenelitian ini memiliki latar belakang masalah tentang banyaknya jumlah bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibandingkan dengan jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan IMB dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan berinteraksi kepada orang-orang di tempat penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Didukung dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013, yang mana Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) selaku implementor kebijakan sudah mengimplementasikan kebijakan IMB dengan baik dan saling bekerjasama namun belum maksimal karna faktor-faktor yang kurang mendukung implementasi kebijakan IMB, yaitu sumberdaya dari implementor, kondisi ekonomi masyarakat, kondisi geografis dan lain-lain. Implementor kebijakan dalam implementasi kebijakan IMB memberikan sosialisasi kepada masyarakat lewat radio lokal agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya IMB. Masyarakat merespon baik terhadap kebijakan IMB yang dibuat oleh Pemerintah dengan menerima kebijakan namun masyarakat masih mengeluh terhadap pembiayaan pembuatan IMB yang sudah tercantum di dalam Perda Nomer 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Adapun saran yang dapat diberikan Peneliti antara lain KPMPT dan DPU seharusnya lebih aktif menindaklanjuti dan memproses permasalahan dalam implementasi kebijakan IMB ke Pemerintah Daerah untuk meminta penambahan SDM yang berkualitas dan berpengalaman, serta penambahan sarana/prasarana kemudian mengupayakan secara berkelanjutan program-program awareness-raising berupa sosialisasi lewat pendekatanpendekatan persuasif dan jika sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sarana/prasarana sudah terpenuhi dengan baik maka implementor dapat mengadakan program go to village misalnya, dengan tujuan mendatangi warga yang ingin mengurus surat-surat dalam pembuatan IMB. Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan IMB, Pemerintah DaerahIPEM 16 UMY 2262016Skripsi S183 halSKR FISIP 226Bahasa Indonesiahttp://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=71565
institution Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
collection Perpustakaan Yogyakarta
language Bahasa Indonesia
topic Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan IMB, Pemerintah Daerah
spellingShingle Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan IMB, Pemerintah Daerah
Muhammad Dede Puja Kusuma
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 (PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG)
description Penelitian ini memiliki latar belakang masalah tentang banyaknya jumlah bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibandingkan dengan jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan IMB dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan berinteraksi kepada orang-orang di tempat penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Didukung dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan IMB di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013, yang mana Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) selaku implementor kebijakan sudah mengimplementasikan kebijakan IMB dengan baik dan saling bekerjasama namun belum maksimal karna faktor-faktor yang kurang mendukung implementasi kebijakan IMB, yaitu sumberdaya dari implementor, kondisi ekonomi masyarakat, kondisi geografis dan lain-lain. Implementor kebijakan dalam implementasi kebijakan IMB memberikan sosialisasi kepada masyarakat lewat radio lokal agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya IMB. Masyarakat merespon baik terhadap kebijakan IMB yang dibuat oleh Pemerintah dengan menerima kebijakan namun masyarakat masih mengeluh terhadap pembiayaan pembuatan IMB yang sudah tercantum di dalam Perda Nomer 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Adapun saran yang dapat diberikan Peneliti antara lain KPMPT dan DPU seharusnya lebih aktif menindaklanjuti dan memproses permasalahan dalam implementasi kebijakan IMB ke Pemerintah Daerah untuk meminta penambahan SDM yang berkualitas dan berpengalaman, serta penambahan sarana/prasarana kemudian mengupayakan secara berkelanjutan program-program awareness-raising berupa sosialisasi lewat pendekatanpendekatan persuasif dan jika sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sarana/prasarana sudah terpenuhi dengan baik maka implementor dapat mengadakan program go to village misalnya, dengan tujuan mendatangi warga yang ingin mengurus surat-surat dalam pembuatan IMB. Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan IMB, Pemerintah Daerah
format Skripsi S1
author Muhammad Dede Puja Kusuma
author_sort Muhammad Dede Puja Kusuma
title IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 (PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG)
title_short IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 (PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG)
title_full IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 (PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG)
title_fullStr IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 (PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG)
title_full_unstemmed IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 (PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG)
title_sort implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (imb) di kabupaten gunungkidul tahun 2013 (peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor 11 tahun 2012 tentang bangunan gedung)
physical 83 hal
publisher IPEM 16 UMY 226
publishDate 2016
url http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=71565
isbn SKR FISIP 226
_version_ 1702752582672318464
score 14.79448

Similar Items