Staff View: ALIH FUNGSI LAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012-2014

ALIH FUNGSI LAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012-2014

Pada tahun 2012-2013 di Kabupaten Bantul terdapat peningkatan penggunaan lahan pemukiman sebesar 31,32 ha dan luas lahan tegalan mengalami pergeseran sebesar 30,49 ha. Adapun penyumbang terbesar dalam pengalih fungsian lahan di Kabupaten Bantul salah satunya adalah Kecamatan Sewon. Hal ini dikarena...

Full description

Main Author:	Siti Mudrikah
Format:	Skripsi S1
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	IPEM 16 UMY 238 2016
Subjects:	Alih Fungsi Lahan, Tata Ruang, Implementasi
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=71672

PINJAM

id	oai:lib.umy.ac.id:71672
recordtype	oai_dc
spelling	oai:lib.umy.ac.id:716722021-06-16T13:09:15ZALIH FUNGSI LAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012-2014Siti MudrikahAlih Fungsi Lahan, Tata Ruang, ImplementasiPada tahun 2012-2013 di Kabupaten Bantul terdapat peningkatan penggunaan lahan pemukiman sebesar 31,32 ha dan luas lahan tegalan mengalami pergeseran sebesar 30,49 ha. Adapun penyumbang terbesar dalam pengalih fungsian lahan di Kabupaten Bantul salah satunya adalah Kecamatan Sewon. Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Sewon merupakan wilayah aglomerasi di Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan kota, terdapatnya ring road sebagai sarana prasarana mobilitas kegiatan, terdapatnya koridor jalan Parangtritis sebagai kegiatan perekonomian, dan Kecamatan Sewon adalah satu-satunya Kecamatan di Kabupaten Bantul yang telah memiliki perda tata ruang. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tentang implementasi Perda No 33 Tahun 2008 tentang RDTRK Kecamatan Sewon. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini didapat hasil bahwa dalam implementasi Perda No 33 Tahun 2008 tentang RDTRK Kecamatan Sewon belum berjalan maksimal. Sesuai dengan Perda No 33 Tahun 2008 tentang RDTRK Kecamatan Sewon, rencana struktur pola pemanfaatan kawasan peruntukan di Kecamatan Sewon tersebar di BWK I, BWK II, BWK III, dan BWK IV. Sehingga hal ini menyebabkan pemerintah tidak memiliki data spasial lokasi peruntukan terpusat dimana saja. Disisi lain, juga menyebabkan pemerintah kesulitan dalam mensurvei penggunaan lahan di masyarakat dan sulit menerapkan sanksi administratif kepada masyarakat yang melanggar tata ruang. Penyelenggaraan tata ruang di Kabupaten Bantul sendiri melibatkan Bupati sebagai penanggungjawab, Wakil Bupati sebagai ketua, Sekda sebagai ketua harian, Bappeda sebagai sekretaris, Dinas Pekerjaan Umum sebagai wakil sekretaris, dan dinas-dinas lain yang telibat seperti Dinas Perijinan, BPN, dsb sebagai anggota yang kemudian dikoordinasikan dalam forum BKPRD Bantul. Agar implemetasi Perda No 33 Tahun 2008 tentang RDTRK Kecamatan Sewon berjalan efektif maka pemerintah juga melibatkan masyarakat baik dalam sosialisasi maupun dalam penyusunan Perda tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum tersedianya peraturan zonasi secara rinci didalam Perda No 33 Tahun 2008, sehingga pemerintah perlu memperbaharui zonasi peruntukkannya akan dipusatkan dimana saja. Perlu adanya sikap Pemerintah Kabupaten Bantul yang tegas agar Perda tata ruang Kecamatan Sewon yang baru dapat segera disahkan. Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Tata Ruang, Implementasi IPEM 16 UMY 2382016Skripsi S1109 halSKR FISIP 238Bahasa Indonesiahttp://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=71672
institution	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
collection	Perpustakaan Yogyakarta
language	Bahasa Indonesia
topic	Alih Fungsi Lahan, Tata Ruang, Implementasi
spellingShingle	Alih Fungsi Lahan, Tata Ruang, Implementasi Siti Mudrikah ALIH FUNGSI LAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012-2014
description	Pada tahun 2012-2013 di Kabupaten Bantul terdapat peningkatan penggunaan lahan pemukiman sebesar 31,32 ha dan luas lahan tegalan mengalami pergeseran sebesar 30,49 ha. Adapun penyumbang terbesar dalam pengalih fungsian lahan di Kabupaten Bantul salah satunya adalah Kecamatan Sewon. Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Sewon merupakan wilayah aglomerasi di Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan kota, terdapatnya ring road sebagai sarana prasarana mobilitas kegiatan, terdapatnya koridor jalan Parangtritis sebagai kegiatan perekonomian, dan Kecamatan Sewon adalah satu-satunya Kecamatan di Kabupaten Bantul yang telah memiliki perda tata ruang. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tentang implementasi Perda No 33 Tahun 2008 tentang RDTRK Kecamatan Sewon. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini didapat hasil bahwa dalam implementasi Perda No 33 Tahun 2008 tentang RDTRK Kecamatan Sewon belum berjalan maksimal. Sesuai dengan Perda No 33 Tahun 2008 tentang RDTRK Kecamatan Sewon, rencana struktur pola pemanfaatan kawasan peruntukan di Kecamatan Sewon tersebar di BWK I, BWK II, BWK III, dan BWK IV. Sehingga hal ini menyebabkan pemerintah tidak memiliki data spasial lokasi peruntukan terpusat dimana saja. Disisi lain, juga menyebabkan pemerintah kesulitan dalam mensurvei penggunaan lahan di masyarakat dan sulit menerapkan sanksi administratif kepada masyarakat yang melanggar tata ruang. Penyelenggaraan tata ruang di Kabupaten Bantul sendiri melibatkan Bupati sebagai penanggungjawab, Wakil Bupati sebagai ketua, Sekda sebagai ketua harian, Bappeda sebagai sekretaris, Dinas Pekerjaan Umum sebagai wakil sekretaris, dan dinas-dinas lain yang telibat seperti Dinas Perijinan, BPN, dsb sebagai anggota yang kemudian dikoordinasikan dalam forum BKPRD Bantul. Agar implemetasi Perda No 33 Tahun 2008 tentang RDTRK Kecamatan Sewon berjalan efektif maka pemerintah juga melibatkan masyarakat baik dalam sosialisasi maupun dalam penyusunan Perda tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum tersedianya peraturan zonasi secara rinci didalam Perda No 33 Tahun 2008, sehingga pemerintah perlu memperbaharui zonasi peruntukkannya akan dipusatkan dimana saja. Perlu adanya sikap Pemerintah Kabupaten Bantul yang tegas agar Perda tata ruang Kecamatan Sewon yang baru dapat segera disahkan. Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Tata Ruang, Implementasi
format	Skripsi S1
author	Siti Mudrikah
author_sort	Siti Mudrikah
title	ALIH FUNGSI LAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012-2014
title_short	ALIH FUNGSI LAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012-2014
title_full	ALIH FUNGSI LAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012-2014
title_fullStr	ALIH FUNGSI LAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012-2014
title_full_unstemmed	ALIH FUNGSI LAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012-2014
title_sort	alih fungsi lahan dan tata ruang kabupaten bantul tahun 2012-2014
physical	109 hal
publisher	IPEM 16 UMY 238
publishDate	2016
url	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=71672
isbn	SKR FISIP 238
_version_	1702752603622866944
score	14.79448

ALIH FUNGSI LAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012-2014

Similar Items