Cover Image

PENYERAHAN BENDA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU KEPADA KABUPATEN MAMUJU TENGAH SETELAH PEMEKARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROV

Main Author:	M.Arief Setyawan
Format:	Skripsi S1
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	FH 2016
Subjects:	PENYERAHAN BENDA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU KEPADA KABUPATEN MAMUJU TENGAH SETELAH PEMEKARAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROV
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=73252

PINJAM

Similar Items

PENYERAHAN BENDA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU KEPADA KABUPATEN MAMUJU TENGAH SETELAH PEMEKARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROV
by: M.Arief Setyawan
Published: (2016)

Health seeking behaviour pada persalinan suku Kaili Da'a di desa Wulai Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat
by: Sri Handayani, Niniek L. Pratiwi
Published: (2016)

Health seeking behaviour pada persalinan suku Kaili Da'a di desa Wulai Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat
by: Sri Handayani, Niniek L. Pratiwi
Published: (2016)

NOMPHOBOAS yang mengganas di Mamuju
Published: (2014)

PENAMAS : PROBLEMATIKA PEMANFAATAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MAMUJU
by: Idham
Published: (2015)

PENAMAS : PROBLEMATIKA PEMANFAATAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MAMUJU
by: Idham
Published: (2015)

Interaksi Global Masa Lalu di Situs-situs DAS Karama, Mamuju; Berdasarkan Ciri Artefak dan Geografis
Published: (2000)

Undang-undang R.I. No. 31 Tahun 2002: tentang Partai Politik: pedoman pengajuan dan Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Perubahan Undang-undang Pemilihan Umum, Pembentukan Komisi...
by: INDONESIA, UNDANG-UNDANG R.I. NO. 31...
Published: (2003)

Peraturan Pemerintah Ri Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah
by: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
Published: (1987)

Peraturan Pemerintah Ri Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah
by: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
Published: (1987)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MILIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 4 / 1996 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
by: Gina Nashima Fitriani
Published: (2010)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MILIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 4 / 1996 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
by: Gina Nashima Fitriani
Published: (2010)

PERANAN PENDAMPING DESA TERHADAP KINERJA APARAT DESA DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN)
by: Ivan Vata
Published: (2016)

PERANAN PENDAMPING DESA TERHADAP KINERJA APARAT DESA DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN)
by: Ivan Vata
Published: (2016)

PERANAN PENDAMPING DESA TERHADAP KINERJA APARAT DESA DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN)
by: Ivan Vata
Published: (2016)

PERANAN PENDAMPING DESA TERHADAP KINERJA APARAT DESA DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN)
by: Ivan Vata
Published: (2016)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah,peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah kepada 26(dua puluh enam)dati II percontohan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah,peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah kepada 26(dua puluh enam)dati II percontohan
by: INDONESIA. Direktorat jenderal Pemerintah umum dan Otonomi daerah
Published: ([s.a)

Pelaksanaan perwalian anak setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kabupaten Dati II Sleman
by: ROSLIDA
Published: (1993)

Pelaksanaan perkawinan dibawah umur setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kabupaten Sleman
by: SISWANTO HARI SUSILO
Published: (2003)

Pelaksanaan perwalian anak setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kabupaten Dati II Sleman
by: ROSLIDA
Published: (1993)

Peruntukan Harta Benda Wakaf Dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
by: Muhammad Arief Pramono
Published: (2006)

PROSES FORMULASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN
by: Muhammad Kurniawan
Published: (2005)

PROSES FORMULASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN
by: Muhammad Kurniawan
Published: (2005)

Evaluasi penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan : studi kasus di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
by: Novianti, Evelyn
Published: (2016)

Problematika perwakafan hak milik atas tanah dan cara penyelesaiannya menurut undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (studi di kabupaten Purworejo)
by: Nur Zubaidah
Published: (2015)

PELAKSANAAN PRIVATISASI TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBELUM DAN SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
by: Icuk Sugiarto
Published: (2009)

PELAKSANAAN PRIVATISASI TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBELUM DAN SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
by: Icuk Sugiarto
Published: (2009)

Variabilitas kadar bahan organik UPT Tommo IV Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan
by: Didi Saidi
Published: (1993)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992
by: Depdikbud
Published: (1995)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992
by: Depdikbud
Published: (1995)

UPAYA DINAS KEBUDAYAAN DALAM PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Welni Nadra/LULUS
Published: (2006)

UPAYA DINAS KEBUDAYAAN DALAM PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Welni Nadra/LULUS
Published: (2006)

PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
by: Adam Jamaluddin
Published: (2006)

PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
by: Adam Jamaluddin
Published: (2006)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 : tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) daerah tingkat II percontohan
by: Indonesia
Published: (1995)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 : tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) daerah tingkat II percontohan
by: Indonesia
Published: (1995)

Undang undang RI nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (1996)

Undang undang RI nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (1996)

PERCERAIAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
by: Iwan Gunawan
Published: (2006)