Cover Image

PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERSIH DAN BERWIB AWA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Main Author:	Fadlan Sanusi Rahaningmas
Format:	Skripsi S1
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	Fakultas Hukum UMY 2015
Subjects:	PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI UPAYA MEWUJUDKAN APARATUR SIPIL NEGARA BERSIH DAN BERWIB AWA PROVINSI PAPUA BARAT
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=73275

PINJAM

Similar Items

PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERSIH DAN BERWIB AWA DI PROVINSI PAPUA BARAT
by: Fadlan Sanusi Rahaningmas
Published: (2015)

Penjatuhan sanksi administrasi sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa di Provinsi Papua Barat
by: Fadlan Sanusi Rahaningmas
Published: (2015)

Penjatuhan sanksi administrasi sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa di Provinsi Papua Barat
by: Fadlan Sanusi Rahaningmas
Published: (2015)

Pemberhentian pegawi negeri sipil sebagai bentuk penjatuhan sanksi Di Kabupaten Kulaon Progo.
by: Rifki Arif Pradita
Published: (2014)

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bentuk Penjatuhan Sanksi Di Kabupaten Kulon Progo
by: Rifki Arif Pradita
Published: (2014)

Pemberhentian pegawi negeri sipil sebagai bentuk penjatuhan sanksi Di Kabupaten Kulaon Progo.
by: Rifki Arif Pradita
Published: (2014)

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bentuk Penjatuhan Sanksi Di Kabupaten Kulon Progo
by: Rifki Arif Pradita
Published: (2014)

PELAKSANAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
by: Med Mohammad Ferry Kisman
Published: (2016)

PELAKSANAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
by: Med Mohammad Ferry Kisman
Published: (2016)

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP PENJATUHAN SANKSI HUKUMAN DISPLIN PEGAWAI NEGRI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PP NO 53 TH 2010
by: Ryan Hidayat
Published: (2016)

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP PENJATUHAN SANKSI HUKUMAN DISPLIN PEGAWAI NEGRI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PP NO 53 TH 2010
by: Ryan Hidayat
Published: (2016)

Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Hubungannya Dengan Asset Recovery
by: Wahyu Dwi Mulyono
Published: (2014)

Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Hubungannya Dengan Asset Recovery
by: Wahyu Dwi Mulyono
Published: (2014)

Administrasi Publik : Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara
by: Dwiyanto, Agus
Published: (2015)

Administrasi Publik : Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara
by: Agus Dwiyanto
Published: (2015)

Administrasi Publik: Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara
by: DWIYANTO, Agus
Published: (2015)

Administrasi publik: desentralisasi, kelembagaan dan aparatur sipil negara
by: Dwiyanto, Agus
Published: (2015)

Administrasi Publik: Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara/ Agus Dwiyanto
by: Dwiyanto, Agus
Published: (2015)

Administrasi Publik : Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara
by: Agus Dwiyanto
Published: (2015)

Administrasi Publik: Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara
by: DWIYANTO, Agus
Published: (2015)

Administrasi publik: desentralisasi, kelembagaan dan aparatur sipil negara
by: Dwiyanto, Agus
Published: (2015)

Administrasi Publik: Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara/ Agus Dwiyanto
by: Dwiyanto, Agus
Published: (2015)

REFORMASI BIROKRASI DAN PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA DI DIY.
by: Dimas Sefitra Untara Bhakti
Published: (2015)

REFORMASI BIROKRASI DAN PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA DI DIY.
by: Dimas Sefitra Untara Bhakti
Published: (2015)

PELAKSANAAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN SLEMAN
by: Andry Novianto
Published: (2009)

PELAKSANAAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN SLEMAN
by: Andry Novianto
Published: (2009)

Manajemen Aparatur Sipil Negara
by: Muh. Kadarisman
Published: (2018)

Penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana koropsi sebai upaya pengembalian kerugian Negara dalam hubungannya dengan Asset Recovery.
by: Wahyu Dwi Mulyono
Published: (2014)

Penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana koropsi sebai upaya pengembalian kerugian Negara dalam hubungannya dengan Asset Recovery.
by: Wahyu Dwi Mulyono
Published: (2014)

PELAKSANAAN SANKSI DISIPILN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERMENT) DI KABUPATEN SLEMAN
by: Andry Novianto
Published: (2009)

PELAKSANAAN SANKSI DISIPILN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERMENT) DI KABUPATEN SLEMAN
by: Andry Novianto
Published: (2009)

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGRI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME DIKABUPATEN BANTUL
by: Erik Irawan
Published: (2012)

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGRI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME DIKABUPATEN BANTUL
by: Erik Irawan
Published: (2012)

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan olh anak
by: Novika Caera Widyasti
Published: (2017)

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan olh anak
by: Novika Caera Widyasti
Published: (2017)

FUNGSI WALIKOTA DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA YOGYAKARTA
by: Ardiani Rahma Putri
Published: (2015)

FUNGSI WALIKOTA DALAM PELAKSANAAN MANAGEMENT APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA YOGYAKARTA
by: Adriani Rahma Putri
Published: (2015)

FUNGSI WALIKOTA DALAM PELAKSANAAN MANAGEMENT APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA YOGYAKARTA
by: Adriani Rahma Putri
Published: (2015)

FUNGSI WALIKOTA DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA YOGYAKARTA
by: Ardiani Rahma Putri
Published: (2015)

UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR PEMDA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERANCE DI ERA OTONOMI DAERAH
by: Rusli Ramdiansyah
Published: (2005)