Cover Image

Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah : Dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara

Main Author:	Azmi Fendri
Format:	Buku Teks
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	Rajawali pers 2016
Subjects:	Pemerintah daerah kewenangan pemerintah
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=74093

PINJAM

Similar Items

Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah : Dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara
by: Azmi Fendri
Published: (2016)

Hukum Pertambangan Mineral & Batu bara
by: Salim
Published: (2014)

Hukum Pertambangan Mineral & Batu bara
by: Salim
Published: (2014)

Kewenangan pemerintah pusat dalam mengawasi produk peraturan Daerah Provinsi
by: La Ode Muhammad Rafi'ud darajat
Published: (2018)

Kewenangan pemerintah pusat dalam mengawasi produk peraturan Daerah Provinsi
by: La Ode Muhammad Rafi'ud darajat
Published: (2018)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
by: YOGYAKARTA (Daerah Istimewa). Pemerintah Daerah
Published: (1977)

Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia
by: Gatot Supramono
Published: (2012)

Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara
by: Ahmad Redi
Published: (2017)

Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia
by: Gatot Supramono
Published: (2012)

Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batu Bara
by: Ahmad Redi
Published: (2017)

PP RI No.25 Th 2000 ttg Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2000)

PP RI No.25 Th.2000 ttg kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sbg daerah otonom
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2000)

PP RI No.25 Th 2000 ttg Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2000)

PP RI No.25 Th.2000 ttg kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sbg daerah otonom
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2000)

Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara : Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
by: Dr. Busyra Azheri, SH., M.H.
Published: (2016)

DAMPAK KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (St
by: Muhammad Hasby Assidiqi
Published: (2016)

DAMPAK KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (St
by: Muhammad Hasby Assidiqi
Published: (2016)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Murhaint, Suriansyah
Published: (2009)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Suriansyah Murhaini
Published: (2009)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Murhaint, Suriansyah
Published: (2009)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Suriansyah Murhaini
Published: (2009)

Peraturan Pemerintah RI No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom
by: <Indonesia. Undang-undang, peraturan dsbnya>
Published: (2000)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO.25 TH 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOMI
by: PERATURAN
Published: (2000)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
by: Indonesia
Published: (2000)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
by: Indonesia
Published: (2000)

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DI PROPINSI D. I. Y.
by: Aris Kurniawan
Published: (2007)

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DI PROPINSI D. I. Y.
by: Aris Kurniawan
Published: (2007)

Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut
by: Hadi Supratikta
Published: (2016)

Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut
by: Hadi Supratikta
Published: (2016)

HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2005 - 2006
by: Iradat Gunawan
Published: (2007)

HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2005 - 2006
by: Iradat Gunawan
Published: (2007)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bidang agraria
Published: (1977)

inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah-daerah istimewa yogyakarta; bidang agraria
Published: (1978)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta : bidang Agraria
by: Biro Hukum Setwilda DIY
Published: (1978)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta : bidang pertanian/perikanan
by: Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY
Published: (1978)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta : bidang peternakan/kehewanan
by: Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY
Published: (1978)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah-daerah istimewa yogyakarta; bidang agraria Yogyakarta (propinsi)
Published: (1978)

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
by: Hardini Meigy sari
Published: (2011)

Naskah Akademik RUU ttg Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat & Daerah
by: Hamdi Muchlis
Published: (2013)

IMPLEMENTASI PEMBERIAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
by: Hardini Meigy sari
Published: (2011)