Cover Image

Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut

Main Author:	Hadi Supratikta
Format:	Buku Referensi
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) 2016
Subjects:	Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=74936

PINJAM

Similar Items

Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut
by: Hadi Supratikta
Published: (2016)

IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA DI WILAYAH LAUT DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
by: Johan Erwin Isharyanto
Published: (2015)

IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA DI WILAYAH LAUT DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
by: Johan Erwin Isharyanto
Published: (2015)

Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bantul.
by: Ali Rahman Nasution
Published: (2014)

Kewenangan Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman.
by: Ahmad Jairil Hamdani R
Published: (2014)

Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bantul.
by: Ali Rahman Nasution
Published: (2014)

Kewenangan Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman.
by: Ahmad Jairil Hamdani R
Published: (2014)

Analisis yuridis kewenangan kabupaten dalam pengelolaan perikanan laut di Kabupaten Gunung Kidul /
by: ANUNG PRIYONO
Published: (2003)

Analisis yuridis kewenangan kabupaten dalam pengelolaan perikanan laut di Kabupaten Gunung Kidul / Anung Priyono
by: ANUNG PRIYONO; Bibliografi : [lbr.50]
Published: (2003)

Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah : Dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara
by: Azmi Fendri
Published: (2016)

Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah : Dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara
by: Azmi Fendri
Published: (2016)

PP RI No.25 Th 2000 ttg Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2000)

PP RI No.25 Th.2000 ttg kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sbg daerah otonom
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2000)

PP RI No.25 Th 2000 ttg Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2000)

PP RI No.25 Th.2000 ttg kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sbg daerah otonom
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2000)

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILU 2004 DI KABUPATEN BANTUL
by: Yohan Yulianto
Published: (2005)

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN BUPATI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN 2004
by: YUDI PRAMUDYO
Published: (2005)

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILU 2004 DI KABUPATEN BANTUL
by: Yohan Yulianto
Published: (2005)

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN BUPATI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN 2004
by: YUDI PRAMUDYO
Published: (2005)

Harmonisasi Hukum Tentang Kewenangan Daerah Di Wilayah Laut
by: Disusun oleh Tim Kerja di Bawah Pimpinan Kuntoro Editor Syaiful Watni, Nursalam Sianipar, Ninuk Arifah, Sutriya.
Published: ()

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
by: YOGYAKARTA (Daerah Istimewa). Pemerintah Daerah
Published: (1977)

PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI PEMBENTUKAN KELURAHAN (Kep. Men. Dalam Negeri No. 65/1999)Dilengkapi PP. No.25/200 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi, Kep. Men.Keu. tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Published: (2000)

PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN NGAWI
by: Fitriananda Sulistiawan
Published: (2015)

Kewenangan pemerintah pusat dalam mengawasi produk peraturan Daerah Provinsi
by: La Ode Muhammad Rafi'ud darajat
Published: (2018)

PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN NGAWI
by: Fitriananda Sulistiawan
Published: (2015)

Kewenangan pemerintah pusat dalam mengawasi produk peraturan Daerah Provinsi
by: La Ode Muhammad Rafi'ud darajat
Published: (2018)

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENSUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2005 DI KABUPATEN KLATEN
by: Angga Aji Wijaya
Published: ()

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENSUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2005 DI KABUPATEN KLATEN
by: Angga Aji Wijaya
Published: (2006)

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENSUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2005 DI KABUPATEN KLATEN
by: Angga Aji Wijaya
Published: (2006)

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENSUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2005 DI KABUPATEN KLATEN
by: Angga Aji Wijaya
Published: ()

Kewenangan Desentralisasi Dan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Dalam Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
by: Dinas Kehutanan Kabupaten Berau
Published: (2003)

Kewenangan Desentralisasi Dan Kebutuhan Sumberdaya Manusia Dalam Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
by: Dinas Kehutanan Kabupaten Berau
Published: (2003)

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi
by: Ni'Matul Huda
Published: (2016)

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi
by: Ni'Matul Huda
Published: (2016)

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DI PROPINSI D. I. Y.
by: Aris Kurniawan
Published: (2007)

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DI PROPINSI D. I. Y.
by: Aris Kurniawan
Published: (2007)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Murhaint, Suriansyah
Published: (2009)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Suriansyah Murhaini
Published: (2009)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Murhaint, Suriansyah
Published: (2009)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Suriansyah Murhaini
Published: (2009)