| Summary: |
Pada masa orde baru , birokrasi di indonesia mengidap penyakit bureaumania . Birokrasi hanya dijadikan alat kepentingan status quo pemerintah dalam rangka melakukan kooptasi terhadap masyarakat untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan yang monolitik. Caranya, dengan menjadikan birokrasi, dalam hal ini pegawai negeri dan KORPRI sebagai mesin politik dan wadah penampung pendukung Golkar. Padahal, birokrasi adalah instrumen negaram pelaksana kebijakan publik dan abadi masyarakat yang seharusnya bekerja profesional, netral , non-diskriminatif dan bekerja untuk mencapai kepentingan nasional. Tugas penting birokrasi secara umum adalah memberikan pelayanan publik dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, menciptakan keadilan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Birokrasi yang sehat, idealnya diharapkan menjadi agen perubahan, bagian dari problem-solver, penggerak kreativitas serta penguat inovasi bagi kemajuan masyarakatnya. Ketika birokrasi "berpolitik" atau dikooptasi dijadikan instrumen kekuasaan bagi para politisi, perannya akan tereduksi atau menyempit hanya untuk kepentingan jangka pendek dan sekelompok orang saja.
|