Cover Image

Prosiding Konferense dan Dialog Negara Hukum: Negara Hukum Indonesia ke mana Akan Melangkah

Main Author: Artidjo Alkostar, Soetandyo Wignjosoebroto, Aidul Fitriciada, Any Andjarwati
Format: Proceeding
Language: Bahasa Indonesia
Published: MK RI 2012
Subjects:
Negara Hukum dan Akses terhadap Keadilan, Artidjo Alkostar Negara Hukum dan Permasalahan Akses Keadilan di Negeri‐negeri Berkembang Pasca‐Kolonial, Soetandyo Wignjosoebroto Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia: Upaya Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi, oleh: Aidul Fitriciada Sistem Hukum sebagai Kunci Supremasi Hukum Indonesia, oleh: Any Andjarwati Degradasi Nilai‐nilai Pancasila dalam Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, oleh: Diki Caniago Menggugat Diskriminasi atas Nama Agama: Konsep Keadilan dalam Islam, Perlindungan Kaum Minoritas, dan Negara Hukum Pancasila, oleh: Endra Wijaya dan Ziatun Abdulah Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Kata Pengantar Sekjen MK RI viii erintahan Presidensiil dalam Rangka Mewujudkan Checks and Balances dalam Penyusunan Undang‐Undang, oleh: Sulardi Pembangunan Hukum di Bidang Ekonomi adalah Bagian dari Pelaksanaan Nilai‐nilai Pancasila dan Pembangunan Kerangka Hukum Nasional, oleh: Firdaus Rumbia Konvergensi Hukum Asing dan Nilai‐nilai Pancasila dalam Hukum Nasional dan Konsekuensinya, oleh: Hari Purwadi Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia, Pancasila: Solusi Problema Patologis Multidimensi Negara Bangsa Indonesia, oleh: Kamarudin Hasan Nomokrasi Konstitusional Pancasila: Antitesis terhadap Diskursus Pemikiran Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia, oleh: Ria Casmi Arrsa Relasi Heuristik Filsafat Pancasila dalam Tata Hukum yang Plural, oleh: Yamin Menilik Kepantasan Labelisasi Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm dalam Sistem Hukum Indonesia, oleh: Shidarta Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hukum dan HAM: Kajian atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006, oleh: Ahmad Asroni Tidak ada Hukum(an) bagi Pelanggar(an) HAM di Timor Leste: Perspektif Sejarah dan Ingatan, oleh: Dedy Kristanto Negara Hukum Indonesia dan HAM: Sebuah Paradoks, oleh: P.Donny Danardono MIFEE: Proyek Perampasan Tanah Orang Malind‐Anim, oleh: Siti Rakhma Marry Pendidikan Tinggi Hukum yang Berbasis pada Keadilan Sosial Pendidikan Hukum: Sebuah Kontemplasi Kritis, oleh: Otong Rosadi & Awaludin Marwan Pemikiran Ke Arah Perubahan Paradigma Pendidikan Tinggi Hukum: Dinamika dan Orientasi, oleh: Khudzaifah Dimyanti Refleksi Mek Balances dalam Sistem Ketatanegaraan donesia Refleksi Mekanisme Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, oleh: B. Hestu Cipto Handoyo How Indonesia Constitutional Court Has Changed Indonesia's Constitutional Balance, oleh: Fritz Siregar Prinsip Checks and Balances dalam Pengusulan dan Penetapan Anggota Panwaslu oleh Bawaslu, oleh: Luthfi Widagdo Refleksi Mekanisme Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Membangun Share of Responsibility dan Menghapus Share of Power, oleh: Rahadiyan Yana Penguatan Sistem Pem Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Kata Pengantar Sekjen MK RI ix Membangun Harmonisasi Kedudukan dan Fungsi antara DPD dengan DPR dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Check and Balances pada lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Bikameral. oleh: Titik Triwulan Tutik Kedudukan Bawaslu sebagai Bentuk Checks and Balances Penyelenggaraan Pemilu, oleh: Veri Junaidi Reposisi Mekanisme Pengawasan Hakim Konstitusi kepada Komisi Yudisial, oleh: Ziffan Firdinal Legislasi dan Legisprudensi Mengukur Kualitas Legislasi dalam Perspektif Legisprudence, oleh: Aan Eko Widiarto Kedudukan Legisprudensi sebagai Upaya Perlindungan Pekerja Outsorcing, oleh: Asri Wijayanti Peluang Judicial Review dalam Perbaikan Legislasi Nasional untuk Mewujudkan Konsistensi Konsepsi Negara Hukum di Indonesia, oleh: Dian Agung Legislasi dalam Pembentukan Perda, oleh: Eddy Asnawi Menakar Konsistensi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Akomodasi Partisipasi Publik pada Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, oleh: Rizki Emil Birham Legislasi Fikih Ekonomi untuk Mewujudkan Sistem Ekonomi Alternatif yang Berkeadilan, oleh: Khotibul Umam Fleksibilitas Regulasi, oleh: M. Ajisatria Judicial Preview sebagai Insturmen Peningkatan Kualitas Legislasi: Suatu Pendekatan Legisprudensi, oleh: Victor Imanuel Problematika Pengujian Undang‐Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Sistem Perundang‐undangan Indonesia Dihubungkan dengan Upaya Mewujudkan Supremasi Konstitusi, oleh: Sechabudin Perkembangan Hukum Sosial pada Era Reformasi, oleh: Wahyu Heriyadi Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia Rekonstruksi Politik Hukum Kedudukan Masyarakat Adat Berbasis Kearifan Lokal, oleh: Eko Sabar Prihatin Hak Konstitusional Rakyat atas Sumber Daya Air (Perlindungan Hukum Kearifan Lokal dalam Kelembagaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Provinsi Jawa Timur, oleh: Jati Nugroho Pengakuan Desa Asal‐Usul (Masyarakat Hukum Adat) sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Nasional, oleh: Nurul Firmansyah Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Kata Pengantar Sekjen MK RI x Urgensi Independensi Pengadilan Pajak, oleh: Chamelia Gunawan Keadilan Restoratif, Jalan Keluar untuk Overkriminalisasi, oleh: Eka Nugraha Memerangkap Bayang‐Bayang: Kajian Awal Penerapan Indikator Negara Hukum dalam Memeriksa Persoalan Masyarakat Adat di Indonesia, oleh: Yance Arizona Paradigma Legal Policy Terkait dengan Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan Hak‐hak Konstitusional Warga Perbatasan, oleh: Saru Arifin Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia, oleh: R. Yando Zakaria Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Bagian Kearifan Lokal dari Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia yang Berkeadilan Sosial, oleh: Wina Puspitasari Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan Penegakan Hukum Lingkungan dengan Pendekatan Hukum Progresif, Upaya Mewujudkan Keadilan Lingkungan, oleh: Absori Paradoks Ketimpangan Emisi Nasional" Kajian Kritis Ketidakadilan Iklim Indonesia, oleh: Deni Bram Kearifan Lokal dan Konservasi Berbasis Komunitas di Aceh, oleh: Harjoni Desky Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Menuju Keadilan Sosial dan Ekologis, oleh: Indah Dwi Qurbani Tanggung Jawab Negara dalam Perindungan Lingkungan yang Berkeadilan bagi Generasi yang Akan Datang, oleh: Maret Priyanta Menakar Tanggung Gugat Negara dalam Pembentukan Kebijakan REDD di Indonesia, oleh: Mumu Muhajir Kasus Lapindo: Bencana Alam atau Kejahatan Lingkungan?, oleh: Vinita Susanti Politik Hukum SDA: Menuju Tata Kelola SDA Berkeadilan, oleh: W. Riawan Tjandra . Negara Hukum, Kebebasan Informasi, dan Media Kebijakan Telematika dan Konglomerasi Media di Indonesia, oleh: Firdaus Cahyadi Jaminan Perlindungan terhadap Pers, dalam Relasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh: Maharani Siti Shopia Regulasi Media: Dialektika antara Ruang Publik dan Kepentingan Ekonomi Politik, oleh: Mas Agus Firmansyah Standard of Journalism, Self Censorship, and the Media's Role in Defeating Corruption Indonesia (Case Study in Kendal Regency, 20052006), oleh: Wijayanto Memastikan Peradilan Berpihak pada Keadilan bagi Si Miskin dan rmarjinalkan. Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum untuk Memastikan Peradilan Berpihak pada Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Marginal, oleh: Arif Maulana Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Kata Pengantar Sekjen MK RI xi Feminist Juriprudence Alternatif Hukum yang Adil Gender, oleh: Evarisan Membayar Denda demi Mencari Keadilan: Fenomena di Pengadilan Pajak, oleh: Irine Handika Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Checks and Balances System), oleh: Ismail Rumadan Penyelesaian Sengketa Adat di Kabupaten Poso, oleh: Jemielka Roosje Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan bagi Perempuan dan Kaum Marjinal, oleh: Juniarti Mendekatkan Kembali Pengadilan Adat (Jalan Panjang Perubahan Kerangka Epistemologi Hukum Nasional), oleh: Tody Sasmitha Revitalisasi Peradilan Adat? : Ketika Negara Tidak Mengakui Peradilan Adat (Study Respon Negara terhadap Penyelenggaraan Peradilan Adat dalam Konflik Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat, oleh: Tandiono Bawor Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Peradilan Adat dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif, oleh: Moh. Jamin Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Situjuah Gadang (Studi Penerapan Peradilan Adat di Sumatera Barat), : Jomi Suhendri
Online Access: http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=81607
PINJAM

Internet

http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=81607

Similar Items