Cover Image

Kewenangan pemerintah pusat dalam mengawasi produk peraturan Daerah Provinsi

Main Author:	La Ode Muhammad Rafi'ud darajat
Format:	Skripsi S1
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	FH HTN 18 UMY 290 2018
Subjects:	pemerintah pusat, pengawasan, peraturan daerah
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=97837

PINJAM

Similar Items

Kewenangan pemerintah pusat dalam mengawasi produk peraturan Daerah Provinsi
by: La Ode Muhammad Rafi'ud darajat
Published: (2018)

PERAN PERWAKILAN TINGGI UNI EROPA UNTUK URUSAN LUAR NEGERI DAN KEBIJAKAN KEAMANAN DALAM PROSES PENYELESAIAN MASALAH KRISIS NUKLIR IRAN 2009-2014 (The Role of High Representative EU for Foreign Affai
by: Rafiud Darajat
Published: (2016)

PERAN PERWAKILAN TINGGI UNI EROPA UNTUK URUSAN LUAR NEGERI DAN KEBIJAKAN KEAMANAN DALAM PROSES PENYELESAIAN MASALAH KRISIS NUKLIR IRAN 2009-2014 (The Role of High Representative EU for Foreign Affai
by: Rafiud Darajat
Published: (2016)

HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2005 - 2006
by: Iradat Gunawan
Published: (2007)

HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2005 - 2006
by: Iradat Gunawan
Published: (2007)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
by: YOGYAKARTA (Daerah Istimewa). Pemerintah Daerah
Published: (1977)

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, 2004 - 2007
by: Badan Pusat Statistik
Published: ()

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, 2005 - 2008
by: Badan Pusat Statistik
Published: ()

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, 2004 - 2007
by: Badan Pusat Statistik
Published: ()

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, 2005 - 2008
by: Badan Pusat Statistik
Published: ()

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DI PROPINSI D. I. Y.
by: Aris Kurniawan
Published: (2007)

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DI PROPINSI D. I. Y.
by: Aris Kurniawan
Published: (2007)

Peraturan pemerintah RI No. 25 Th.2000 tentang kewenangan pemerintah & kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.
by: KARNADI
Published: (2000)

Peraturan Pemerintah RI No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom
by: <Indonesia. Undang-undang, peraturan dsbnya>
Published: (2000)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO.25 TH 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOMI
by: PERATURAN
Published: (2000)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
by: Indonesia
Published: (2000)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
by: Indonesia
Published: (2000)

Peran Lembaga Ombudsman Daerah DIY dalam Mengawasi Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi DIY di Bidang Pendidikan Tahun 2006-2010
by: Hendri Suseno
Published: (2011)

Peran Lembaga Ombudsman Daerah DIY dalam Mengawasi Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi DIY di Bidang Pendidikan Tahun 2006-2010
by: Hendri Suseno
Published: (2011)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Murhaint, Suriansyah
Published: (2009)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Suriansyah Murhaini
Published: (2009)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Murhaint, Suriansyah
Published: (2009)

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan
by: Suriansyah Murhaini
Published: (2009)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bidang agraria
Published: (1977)

inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah-daerah istimewa yogyakarta; bidang agraria
Published: (1978)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta : bidang Agraria
by: Biro Hukum Setwilda DIY
Published: (1978)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta : bidang pertanian/perikanan
by: Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY
Published: (1978)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta : bidang peternakan/kehewanan
by: Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY
Published: (1978)

Inventarisasi kewenangan-kewenangan dan produk pemerintah daerah-daerah istimewa yogyakarta; bidang agraria Yogyakarta (propinsi)
Published: (1978)

Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah : Dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara
by: Azmi Fendri
Published: (2016)

Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah : Dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara
by: Azmi Fendri
Published: (2016)

Inventarisasi produk peraturan perundangan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bidang gedung-gedung
by: Yogyakarta
Published: (1979)

Inventarisasi produk peraturan perundangan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bidang gedung-gedung
by: Yogyakarta
Published: (1979)

MODEL LELANG JABATAN DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: MHD Rafi Yahya
Published: (2015)

MODEL LELANG JABATAN DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: MHD Rafi Yahya
Published: (2015)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi
by: Indonesia
Published: (2000)

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi (financial statistics of province government) 2005-2008
by: INDONESIA, (Badan Pusat Statistik)
Published: ()

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang pelimpahan kewenangan pemerintah dan propinsi sebagai daerah atonom
by: Indonesia
Published: (2000)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang pelimpahan kewenangan pemerintah dan propinsi sebagai daerah atonom
by: Indonesia
Published: (2000)

Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah
by: Samsul Wahidin
Published: (2008)