Salinan instruksi bersama Menteri P dan K dan Menteri dalam negeri RI tentang pembentukan pembantu penyelenggaraan pendidikan No. 17/0/1974, No. 29 tahun 1974

Format:	TEXT
Language:	B 37(094) Ind s
Published:

PINJAM

Similar Items

Keputusan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1992 tentang pedoman organisasi dan tatakerja sekretariat wilayah/ daerah tingkat I dan sekretariat DPRD tingkat I
by: Indonesia
Published: (1992)

Keputusan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1992 tentang pedoman organisasi dan tatakerja sekretariat wilayah/ daerah tingkat I dan sekretariat DPRD tingkat I
by: Indonesia
Published: (1992)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 187 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri
by: Indonesia
Published: (1970)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 187 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri
by: Indonesia
Published: (1970)

Pengupahan Minimun Regional - 27 Propinsi di Indonesia dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Program Tabungan Tenaga Kerja - Ins.Menaker.No.01 Th.1991) (K3 - 1991/1992) - Supplemen dilengkapi dengan : Keputusan-keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tahun 1993, Keputusan-keputusan Menteri Keuangan RI tahun 1991 ...
Published: (1992)

Pengupahan Minimun Regional - 27 Propinsi di Indonesia dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Program Tabungan Tenaga Kerja - Ins.Menaker.No.01 Th.1991) (K3 - 1991/1992) - Supplemen dilengkapi dengan : Keputusan-keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tahun 1993, Keputusan-keputusan Menteri Keuangan RI tahun 1991 ...
Published: (1992)

Instruksi bersama Menteri P dan K dan Menteri Dalam Negeri RI
Published: ()

Keputusan-keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1993
by: Indonesia
Published: (1993)

Keputusan-keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1993
by: Indonesia
Published: (1993)

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 1976 tentang bantuan pembangunan desa dan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas No : ..
Published: (1976)

Makalah-makalah yang disampaikan dalam rangka kunjungan Menteri Agama RI H. Munawir Sjadzali M.A ke Negeri Belanda
Published: (1990)

Makalah-makalah yang disampaikan dalam rangka kunjungan Menteri Agama RI H. Munawir Sjadzali M.A ke Negeri Belanda
Published: (1990)

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 1976 tentang bantuan pembangunan desa dan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas No : .. Departemen Dalam Negeri
by: INDONESIA. Departemen Dalam Negeri
Published: (1976)

Kumpulan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Published: (1979)

Kumpulan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Published: (1979)

Himpunan Keputusan-Instruksi Presidium Kabinet Ampera R.I.: sepanjang ada hubungan dengan tugas kewajiban Menteri Dalam Negeri dan Peraturan-keputusan-instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 1966
by: INDONESIA DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Published: ()

Himpunan Keputusan-Instruksi Presidium Kabinet Ampera R.I.: sepanjang ada hubungan dengan tugas kewajiban Menteri Dalam Negeri dan Peraturan-keputusan-instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 1966
by: INDONESIA DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Published: (1966)

Himpunan undang-undang/peraturan pemerintah keputusan/instruksi Presiden RI dan peraturan/keputusan/instruksi menteri dalam negeri tahun 1982
by: INDONESIA. Undang-undang, Peraturan dsb
Published: (1982)

Himpunan undang-undang/peraturan pemerintah keputusan/instruksi Presiden RI dan peraturan/keputusan/instruksi menteri dalam negeri tahun 1982
by: INDONESIA. Undang-undang, Peraturan dsb
Published: (1982)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan No. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan
by: Jawa Tengah
Published: (1997)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan No. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan
by: Jawa Tengah
Published: (1997)

Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no.1/M/1981 tentang tatacara Pelaksanaan Pengadaan Dalam....
Published: (1982)

Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no.1/M/1981 tentang tatacara Pelaksanaan Pengadaan Dalam....
Published: (1982)

Undang-undang RI No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR & MPR
by: Indonesia

Undang-undang RI No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR & MPR
by: Indonesia

KEPPRES No.16 Th.1994 (Pengganti) KEPPRES 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara::dilengkapi dengan SE.DJA.No.SE.11/A/51/0194' SE.DJA.No.SE.12/A/51/0194' SE.Dja.No.SE.13/A/51/0194
Published: (1984)

KEPPRES No.16 Th.1994 (Pengganti) KEPPRES 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara::dilengkapi dengan SE.DJA.No.SE.11/A/51/0194' SE.DJA.No.SE.12/A/51/0194' SE.Dja.No.SE.13/A/51/0194
Published: (1984)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2003 tentang penegdalian jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD, serta jumalh kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan p
by: Indonesia
Published: (2003)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2003 tentang penegdalian jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD, serta jumalh kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan p
by: Indonesia
Published: (2003)

Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Organisasi dan Tata Kerja ...
Published: (1985)

Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Organisasi dan Tata Kerja ...
Published: (1985)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
by: Indonesia
Published: (2000)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
by: Indonesia
Published: (2000)

Salinan Keputusan Bupati KDH Tk. II Pasuruan tentang penjabaran pendapatan dan kegiatan/pasal dan proyek APBD 1994/1995
by: Pasuruan
Published: (1995)

Salinan Keputusan Bupati KDH Tk. II Pasuruan tentang penjabaran pendapatan dan kegiatan/pasal dan proyek APBD 1994/1995
by: Pasuruan
Published: (1995)

Keputusan Mendikbud dan Menteri dalam Negeri dan menteri Keuangan RI. tentang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP)
Published: ()

Himpunan UU/PP-Keputusan/Instruksi Presiden R.I. dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 1985: Januari-Juni 1985, JIlid 1
Published: (1987)

Himpunan UU/PP-Keputusan/Instruksi Presiden R.I. dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 1985: Januari-Juni 1985, JIlid 1
Published: (1987)

Keputusan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri RI no.1013/menkes/SKB/IX/2001 no.43 tahun 2001
Published: (2002)

Keputusan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri RI no.1013/menkes/SKB/IX/2001 no.43 tahun 2001
Published: (2002)