Prosedur permohonan ijin poligami setelah berlakunya undang-undang perkawaninan No. 1. tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Format:	TEXT
Language:	S 343.55 Sus p
Published:	Kyoto Shoin

PINJAM

Similar Items

Peranan pencatatan sipil setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa yogyakarta Skripsi
by: PRATOMO, M. Wahyu
Published: (1993)

Peranan pencatatan sipil setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa yogyakarta
by: PRATOMO, M. Wahyu
Published: (1993)

Pelaksanaan perkawinan poligami di wilayah Kabupaten Bantul setelah berlakunya Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974
by: ULIL ABSOR
Published: (2004)

Pelaksanaan pencatatan kelahiran dan arti pentingnya setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: PURWATI, Sri Wahyu
Published: (1989)

Peranan pencatatan sipil setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta $d / M. Wahyu Pratomo
by: WAHYU PRATOMO, M.; DJUMIALDJI
Published: (1993)

Pelaksanaan pencatatan kelahiran dan arti pentingnya setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: PURWATI, Sri Wahyu
Published: (1989)

Status harta perkawinan setelah berlakunya undang-undang no. 1/1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: KUSUMAWATI, Yuni
Published: (1995)

Status harta perkawinan setelah berlakunya undang-undang no. 1/1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: KUSUMAWATI, Yuni
Published: (1995)

Pelaksanaan perkawinan poligami menurut hukum adat setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul
by: RINI Widiyaningsih
Published: (2007)

Pelaksanaan perkawinan poligami menurut hukum adat setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul / Rini Widiyaningsih
by: RINI Widiyaningsih; SIHONO Tjokroredjoso
Published: (2007)

Pelaksanaan perkawinan poligami di wilayah Kabupaten Bantul setelah berlakunya Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 Ulil Absor
by: ULIL ABSOR
Published: (2004)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MAGERSARI DI KOTA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Nurmayanti
Published: (2015)

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MAGERSARI DI KOTA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Nurmayanti
Published: (2015)

PENGATURAN TANAH SULTAN GROUND DI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Pramuditha Rianty Batalipu
Published: (2015)

UPAYA DINAS KEBUDAYAAN DALAM PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Welni Nadra/LULUS
Published: (2006)

UPAYA DINAS KEBUDAYAAN DALAM PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Welni Nadra/LULUS
Published: (2006)

PENGATURAN TANAH SULTAN GROUND DI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Pramuditha Rianty Batalipu
Published: (2015)

Perwalian akibat adanya perceraian setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta
by: SUPRIYATIN, Titin

Pelaksanaan perwalian setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta/oleh Andi Asmuruf
by: ANDI ASMURUF
Published: (1998)

Pelaksanaan perwalian setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta/oleh Andi Asmuruf
by: ANDI ASMURUF
Published: (1998)

Perwalian akibat adanya perceraian setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta
by: SUPRIYATIN, Titin
Published: (1996)

Prosedur permohonan ijin tinggal warga negara asing yang bekerja di bidang pendidikan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada kantor Imigrasi Yogyakarta
by: WULANDARI, Helly Septi
Published: (1994)

Prosedur permohonan ijin tinggal warga negara asing yang bekerja di bidang pendidikan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada kantor Imigrasi Yogyakarta
by: WULANDARI, Helly Septi
Published: (1994)

Poligami bagi yang beragama Islam setelah diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Daerah Kota Yogyakarta
by: HARWO Sunarwo
Published: (2005)

Poligami bagi yang beragama Islam setelah diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Daerah Kota Yogyakarta / Harwo Sunarwo
by: HARWO Sunarwo; SRI Suwarni
Published: (2005)

Penerapan Asas Partisipasi Dalam Penataan Pedagang KakiLima di Kawasan Malioboro setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Shandy Herlian Firmansyah
Published: (2013)

PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
by: Nuzuka Arifin Wuriawijaya
Published: (2010)

Penerapan Asa Partisipasi dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro setelah berlakunya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Shandy Herlian Firmansyah
Published: (2013)

Penerapan Asa Partisipasi dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro setelah berlakunya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Shandy Herlian Firmansyah
Published: (2013)

PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
by: Nuzuka Arifin Wuriawijaya
Published: (2010)

Penerapan Asas Partisipasi Dalam Penataan Pedagang KakiLima di Kawasan Malioboro setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Shandy Herlian Firmansyah
Published: (2013)

Suatu tinjauan tentang status hukum anak luar kawin dalam mewaris menurut hukum perdata BW setelah berlakunya undang-undang no. 1/1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta skripsi
by: ROHMI, Karliza
Published: (1992)

Suatu tinjauan tentang status hukum anak luar kawin dalam mewaris menurut hukum perdata BW setelah berlakunya undang-undang no. 1/1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: ROHMI, Karliza
Published: (1992)

Pelaksanaan Pencatatan Kelahiran dan Arti Pentingnya Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Daerah Istemewa Yogyakarta / Sri Wahyu Purwati
by: SRI WAHYU PURWATI; MUSTAFA
Published: (1989)

Studi kasus perwalian akibat perceraian setelah berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974 di pengadilan negeri daerah tingkat II Kabupaten Sleman
by: MULATSARI, M.M. Dwi Astuti Retno
Published: (1994)

Pelaksanaan Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Daerah Kabupaten Kulon Progo/ Asrie Wulandari
by: Wulandari, Asrie
Published: (2010)

Studi kasus perwalian akibat perceraian setelah berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974 di pengadilan negeri daerah tingkat II Kabupaten Sleman
by: MULATSARI, M.M. Dwi Astuti Retno
Published: (1994)

Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di Daerah IstimewaYogyakarta
by: Istanto, F.Sugeng
Published: (1978)

Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria di Daerah IstimewaYogyakarta
by: Istanto, F.Sugeng
Published: (1978)

PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA
by: Sri Rizki Dwi Putri
Published: (2006)