Cover Image

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja departemen & lembaga pemerintah non departemen Kabinet Gotong Royong

Main Author:	Indonesia
Format:	Referensi
Language:	Ind
Published:	Eko Jaya 2001
Subjects:	GOVERNMENTAL DEPARTMENTS-LAW AND LEGISLATION-INDON
Online Access:	http://www.library.usd.ac.id//web/index.php?pilih=search&p=1&q=56698&go=Detail

PINJAM

Similar Items

Peraturan Presiden Republik Indonesia : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, kewenangan dan tata kerja kementerian negara dan lembaga pemerintah non departemen, tunjangan jabatan fungsional/struktural
by: Indonesia
Published: (2005)

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen & Lembaga Pemerintah Non Departemen Kabinet Gotong Royong
by: INDONESIA, Sekretariat Kabinet Republik
Published: (2001)

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen dan lembaga Pemerintah non departemen kabinet gotong royong
Published: (2001)

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja departemen, lembaga pemerintah non departemen kabinet gotong royong.
by: Pemerintah RI
Published: (2001)

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen dan Lambaga Pemerintah Non Departemen ...
Published: (2001)

Peraturan Presiden RI : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Kewenangan, Tata Kerja Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Depertemen
by: <Indonesia>
Published: (2005)

Keputusan Presiden No.166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
by: Lembaga Administrasi Negara
Published: (2000)

Keputusan Presiden No.166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
by: Lembaga Administrasi Negara
Published: (2000)

Peraturan Presiden Republik Indonesia: kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, kewenangan, tata keja kementrian negara dan lembaga pemerintah non departemen
by: Peraturan Presiden ....
Published: (2005)

Peraturan Presiden Republik Indonesia; kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, kewenangan, tata kerja kementerian negara dan lembaga pemerintah non departemen. tunjangan jabatan fungsional/struk
by: INDONESIA
Published: (2005)

Peraturan Presiden Republik Indonesia; kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, kewenangan, tata kerja kementerian negara dan lembaga pemerintah non departemen. tunjangan jabatan fungsional/struk
by: INDONESIA
Published: ()

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja departemen & ...
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2001)

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja departemen & ...
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2001)

Perubahan atas peraturan pemerintah dan keputusan presiden tentang pengadaan pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi
by: Indonesia
Published: (2002)

UU No. 30/2002, UU No. 20/2001, UU No. 31/1999, UU No. 28/1999, UU No. 3/1971, PP No. 71/2000, organisasi & tata kerja KPK, kode etik pimpinan KPK, ringkasan draft rencana strategis KPK, gratifikasi
by: Indonesia
Published: ()

Himpunan peraturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja
by: Indonesia
Published: (2001)

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tahun 1999
by: INDONESIA, Sekretariat Kabinet Republik
Published: (1999)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan
by: Indonesia
Published: (2004)

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
by: Red. CV. Eko Jaya
Published: (2002)

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depart...
Published: (1999)

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi.....
Published: (2001)

Peraturan presiden Republik Indonesia. Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, kewenangan, tata kerja kementrian negara ...
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2005)

Peraturan presiden Republik Indonesia. Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, kewenangan, tata kerja kementrian negara ...
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2005)

Keputusan Presiden RI No. 100, 101, 102 dan 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
by: <Pemerintah Republik Indonesia>
Published: (2001)

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor : 57/SK/2004 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing
by: Indonesia
Published: ()

Himpunan peraturan tentang pendidikan tinggi di Indonesia : dilengkapi pedoman umum akreditasi nasional perguruan tinggi 2004
by: Indonesia
Published: (2004)

Pendidikan humanistik : konsep, teori, dan aplikasi praksis dalam dunia pendidikan
by: Shaleh, Abdul Qodir, et al.
Published: (2007)

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja departemen
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (1999)

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja departemen
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (1999)

Keputusan Presiden RI Nomor : 100, 101, 102 dan 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2001)

Keputusan Presiden RI Nomor : 100, 101, 102 dan 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
by: [Tidak Terdaftar]
Published: (2001)

Informasi nomor 1 tahun XXVII, triwulan I tahun 2011 : peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi
by: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Published: (2011)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD
by: Indonesia
Published: (2007)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
by: Indonesia
Published: (2005)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
by: Indonesia
Published: (2006)

Kumpulan perundang-undangan anti korupsi, kolusi dan nepotisme
Published: (2005)

Pedoman pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) 1986
by: Indonesia
Published: (1986)

Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) 1986 : Pelaksanaan INPRES No. 4 tahun 1984
Published: (1986)

Kabinet Gotong Royong Republik Indonesia 2001-2004.
by: Kabinet gotong royong RI
Published: (2001)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi
by: Indonesia
Published: (2000)

Cannot write session to /tmp/vufind_sessions/sess_6v3kfpm9uomjj7149r3nub6oe1