Cover Image

PARTISIPASI POLITIK LEGISLATOR PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 - 2009

SINOPSIS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kebumen , dan 2) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi seba...

Full description

Main Author:	Muhammad Hakam Ulfi Ikfina
Format:	Skripsi S1
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	2010
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=42973

PINJAM

Similar Items

PARTISIPASI POLITIK LEGISLATOR PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 - 2009
by: Muhammad Hakam Ulfi Ikfina
Published: (2010)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD
by: Indonesia
Published: (2007)

Peran tokoh perempuan sebagai penyelenggara negara pada lembaga legislatif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Propinsi DIY
by: WIDIYASTUTI, Y. Sari Murti
Published: (2012)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik & Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil
by: Indonesia
Published: (2004)

Partai politik [UU.RI Nomor 31 Tahun 2002] & pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [UU.RI. Nomor 12 Tahun 2003]
by: Indonesia
Published: (2003)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 Tentang: Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II
by: Indonesia, Departemen Dalam Negeri
Published: (1992)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 Tentang: Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II
by: Indonesia, Departemen Dalam Negeri
Published: (1992)

DISKUSI isu-isu strategis ....
by: Diskusi isu-isu strategis dalam pemilu legislatif dan DPD 2004
Published: (2004)

DISKUSI isu-isu strategis ....
by: Diskusi isu-isu strategis dalam pemilu legislatif dan DPD 2004
Published: (2004)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
by: Indonesia
Published: (2006)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
by: Indonesia
Published: (2005)

Buku Panduan tentang Gender di Parlemen
by: Irianto, Sulistyowati
Published: (2009)

Informasi nomor 1 tahun XXVII, triwulan I tahun 2011 : peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi
by: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Published: (2011)

Himpunan peraturan di bidang pertanahan dan perumahan tahun 2004
by: Indonesia
Published: (2004)

Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun XXVI triwulan III tahun 2010 : peraturan menteri dalam negeri nomor 49 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah
by: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Published: (2010)

Informasi peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 tahun XXVI triwulan IV tahun 2010 : peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 59 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, peraturan menteri dalam negeri nomor 50 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan tenaga kerja asing di daerah
by: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Published: (2010)

Peraturan gaji pegawai negeri sipil, hakim, anggota tentara nasional Indonesia, dan anggota kepolisian Republik Indonesia tahun 2007
by: Indonesia
Published: (2007)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta : laporan hasil kunjungan kerja kelompok satuan kerja DPRD Propinsi DIY ke daerah-daerah dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1989 tanggal 31 Juli s.d. 4 Agustus
by: DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Published: (1989)

Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan Politik Di Kabupaten Kebumen Tahun 1999
by: Dooley, David
Published: ()

Penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban sebagai pengendalian biaya : studi kasus pada PT. Industri Sandang II Unit Patal Secang di Magelang
by: Krismawanti, Anastasia Anik
Published: (1997)

Analisis kontribusi realisasi pajak daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah : studi kasus pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul
by: Whitaningsih
Published: (2009)

Himpunan tindak lanjut peraturan kepegawaian tahun 2004
by: Indonesia
Published: (2004)

Peraturan pelaksanaan undang-undang no. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa dilengkapi dengan proses pembahasan di DPR
Published: (1982)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
by: Indonesia
Published: (1998)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2004 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2005 beserta rencana kerja pemerintah [RKP] tahun 2005
by: Indonesia
Published: (2004)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2004 beserta Rencana Pembangunan Tahunan [Repeta] tahun 2004
by: Indonesia
Published: (2004)

Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 (Buku III)
by: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Published: (2009)

Undang-undang Republik Indonesia nomor 47 tahun 2009 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010
by: Indonesia
Published: (2009)

Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 (Buku III)
by: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Published: (2010)

Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009 (Buku IV)
by: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Published: (2010)

Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.02/2010 tentang standar biaya tahun anggaran 2011 dan petunjuk penyusunan penelaahan RKA-KL tahun anggaran 2011
by: Indonesia
Published: (2010)

Himpunan ketentuan umum dan tata cara perpajakan tahun 2003 : Januari `03 - Desember `03
by: Indonesia
Published: (2004)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran
by: Indonesia
Published: (2004)

Undang-undang Republik Indonesia nomor : 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan
by: Indonesia
Published: (2009)

Peraturan penggajian, uang lembur, uang makan, perjalanan dinas, dan pensiunan tahun 2009
by: Indonesia
Published: (2009)

Peraturan penggajian, uang lembur, uang makan, perjalanan dinas, dan pensiunan tahun 2010
by: Indonesia
Published: (2010)

Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan [KUP] : perubahan dan peraturan terkini
by: Casavera
Published: (2009)

Risalah rapat ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 dan ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003 tentang perubahan kelima atas ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang peraturan tata tertib MPR RI (Buku I)
by: Indonesia. Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Ripublik Indonesia
Published: (2010)

Risalah rapat ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 dan ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003 tentang perubahan kelima atas ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang peraturan tata tertib MPR RI (Buku II)
by: Indonesia. Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Ripublik Indonesia
Published: (2010)

Risalah rapat ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 dan ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2003 tentang perubahan kelima atas ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang peraturan tata tertib MPR RI (Buku III)
by: Indonesia. Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Ripublik Indonesia
Published: (2010)