| Summary: |
Perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dengan GAM telah terwujud dalam
MoU Helsinki membawa harapan baru bagi Aceh. Persoalannya Pasca kesepakatan
MoU Helsinki sama sekali tidak memberikan tahapan rekonsiliasi yang kongkrit.
Sehingga proses rekonsiliasi tersebut terhambat karena sebagian para Mantan kombatan
yang sama sekali tidak diperhatikan dalam proses DDR. Hal ini, memiliki peluang
munculnya kelompok-kelompok kriminal baru. Hal tersebut dipengaruhi pada
pelaksanaan DDR yang tidak efektif sehingga terjadinya kesenjangan sosial. Proses
DDR sendiri dilakukan tidak memiliki data yang akurat. Selanjutnya dalam proses
pembentukan KKR komitmen dari kedua pihak yaitu pemerintah Indonesia dan GAM
sampai saat ini belum terealisasi. Padahal upaya rekonsiliasi Damai harus dilakukan
hingga tuntas oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh. Pembentukan KKR
sangat penting dalam mengupayakan tuntasnya kasus pelanggaran HAM di Aceh agar
lebih baik Hal tersebut menyebabkan terjadinya Hambatan dalam pelaksanaan MoU
Helsinki. Hambatan tersebut sebenarnya merupakan sebuah dimensi kesepakatan yang
memiliki kelonggaran pada saat MoU Helsinki disepakati. Hal ini menjadi hambatan
pada pelaksanaan MoU Helsinki pasca Damai. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian
ini adalah Konsolidasi yang kuat antara sesama Mantan GAM, segera melakukan
pembentukan KKR di Aceh, dan komitmen Pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia
dalam implementasi Butir-Butir MoU hingga tuntas.
|