Cover Image

PEMEKARAN DAN REFORMASI BIROKRASI DI PROVINSI RIAU

Pergeseran prinsip dalam penyelenggaran pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi telah mendorong daerah, baik tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pemekaran wilayah. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2011, untuk tingkat provinsi telah terbentuk sebanyak 7 prov...

Full description

Main Author: Achmad Nurmandi
Format: Proceeding
Language: Bahasa Indonesia
Published: Hubungan Internasional 2013
Subjects:
pemekaran, reformasi, otonomi, evaluasi
Online Access: http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=65549
PINJAM
id oai:lib.umy.ac.id:65549
recordtype oai_dc
spelling oai:lib.umy.ac.id:655492021-06-16T13:08:18ZPEMEKARAN DAN REFORMASI BIROKRASI DI PROVINSI RIAUAchmad Nurmandipemekaran, reformasi, otonomi, evaluasiPergeseran prinsip dalam penyelenggaran pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi telah mendorong daerah, baik tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pemekaran wilayah. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2011, untuk tingkat provinsi telah terbentuk sebanyak 7 provinsi baru dan tingkat kabupaten/kota terbentuk 142 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut di Provinsi Riau telah di bentuk satu provinsi baru yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan tujuh kabupaten/kota dan yang terakhir pada tahun 2009 yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertumbuhan ekonomi masih fluktuatif yang bisa dilihat dari analisis data PDRB non-migas 2005-2009. Indikasi secara umum penyebabnya adalah karena penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau diluar minyak dan gas bumi adalah sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan.Pemekaran daerah belum memberikan pengaruh positif terhadap kemandiri keuangan daerah, hal ini ditujukkan dari kemampuan fiskal semua kabupaten/kota di Provinsi Riau yang masih tergantung pada pemerintah pusat dan kapasitas penciptaan pendapatan diluar minyak dan gas bumi, yakni penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang masih rendah. Pemekaran daerah telah mempercepat upaya peningkatan kuantitas pelayanan publik, khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. Namun belum diikuti dengan kualitas pelayanan terutama di bidang kesehatan dan infrastruktur jalan dan jembatanHubungan Internasional2013Proceeding-Bahasa Indonesiahttp://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=65549
institution Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
collection Perpustakaan Yogyakarta
language Bahasa Indonesia
topic pemekaran, reformasi, otonomi, evaluasi
spellingShingle pemekaran, reformasi, otonomi, evaluasi
Achmad Nurmandi
PEMEKARAN DAN REFORMASI BIROKRASI DI PROVINSI RIAU
description Pergeseran prinsip dalam penyelenggaran pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi telah mendorong daerah, baik tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pemekaran wilayah. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2011, untuk tingkat provinsi telah terbentuk sebanyak 7 provinsi baru dan tingkat kabupaten/kota terbentuk 142 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut di Provinsi Riau telah di bentuk satu provinsi baru yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan tujuh kabupaten/kota dan yang terakhir pada tahun 2009 yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertumbuhan ekonomi masih fluktuatif yang bisa dilihat dari analisis data PDRB non-migas 2005-2009. Indikasi secara umum penyebabnya adalah karena penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau diluar minyak dan gas bumi adalah sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan.Pemekaran daerah belum memberikan pengaruh positif terhadap kemandiri keuangan daerah, hal ini ditujukkan dari kemampuan fiskal semua kabupaten/kota di Provinsi Riau yang masih tergantung pada pemerintah pusat dan kapasitas penciptaan pendapatan diluar minyak dan gas bumi, yakni penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang masih rendah. Pemekaran daerah telah mempercepat upaya peningkatan kuantitas pelayanan publik, khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. Namun belum diikuti dengan kualitas pelayanan terutama di bidang kesehatan dan infrastruktur jalan dan jembatan
format Proceeding
author Achmad Nurmandi
author_sort Achmad Nurmandi
title PEMEKARAN DAN REFORMASI BIROKRASI DI PROVINSI RIAU
title_short PEMEKARAN DAN REFORMASI BIROKRASI DI PROVINSI RIAU
title_full PEMEKARAN DAN REFORMASI BIROKRASI DI PROVINSI RIAU
title_fullStr PEMEKARAN DAN REFORMASI BIROKRASI DI PROVINSI RIAU
title_full_unstemmed PEMEKARAN DAN REFORMASI BIROKRASI DI PROVINSI RIAU
title_sort pemekaran dan reformasi birokrasi di provinsi riau
publisher Hubungan Internasional
publishDate 2013
url http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=65549
isbn -
_version_ 1702751385605373952
score 14.79448

Similar Items