Staff View: Penjatuhan sanksi administrasi sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa di Provinsi Papua Barat

Penjatuhan sanksi administrasi sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa di Provinsi Papua Barat

*168 Proses penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Provinsi Papua Barat untuk pelanggaran ringan alur penanganan pelanggaran disiplin ringan sanksi administrasi dijatuhkan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) sedangkan untuk pelanggaran sedang dan berat, alur penan...

Full description

Main Author:	Fadlan Sanusi Rahaningmas
Format:	Skripsi S1
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	FH 15 UMY 168 2015
Subjects:	*168 aparatur sipil negara, kedudukan dan hak pegawai negeri, sanksi administrasi,
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=65730

PINJAM

id	oai:lib.umy.ac.id:65730
recordtype	oai_dc
spelling	oai:lib.umy.ac.id:657302021-06-16T13:08:19ZPenjatuhan sanksi administrasi sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa di Provinsi Papua BaratFadlan Sanusi Rahaningmas168 aparatur sipil negara, kedudukan dan hak pegawai negeri, sanksi administrasi, 168 Proses penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Provinsi Papua Barat untuk pelanggaran ringan alur penanganan pelanggaran disiplin ringan sanksi administrasi dijatuhkan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) sedangkan untuk pelanggaran sedang dan berat, alur penanganan pelanggaran di BKD dengan membentuk Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) PNS. 2. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Provinsi Papua Barat adalah: a. Pada umunya pemahaman Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin belum memadai, baik mengenai kewajiban dan larangan maupun konsekuensi dari tidak dilaksanakannya kewajiban maupun pelanggaran terhadap larangan; b. Belum tersedianya instrumen yang mengatur pemberian jenis hukuman disiplin tertentu terhadap jenis-jenis pelanggaran secara terinci dan jelas, hal tersebut diperlukan sebagai acuan sehingga terhadap jenis pelanggaran yang sifatnya setara dapat dikenai hukuman yang sebanding; 66 67 c. Kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti sering terlambatnya laporan mengenai pelanggaran disiplin yang diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah. d. Masih adanya sikap melindungi dan perasaan solidoritas terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Disiplin di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga dalam penerapan sanksi menjadi terhambat di karenakan masih ada Perasaan emosional antara bawahan dan atasan, sehingga penerapan sanksi pelanggaran disiplin oleh atasan langsung terhadap bawahanya belum menjadi budaya; e. Ketegasan pimpinan belum menjadi budaya kerja.FH 15 UMY 1682015Skripsi S170 halSKR F H 168Bahasa Indonesiahttp://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=65730
institution	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
collection	Perpustakaan Yogyakarta
language	Bahasa Indonesia
topic	*168 aparatur sipil negara, kedudukan dan hak pegawai negeri, sanksi administrasi,
spellingShingle	*168 aparatur sipil negara, kedudukan dan hak pegawai negeri, sanksi administrasi, Fadlan Sanusi Rahaningmas Penjatuhan sanksi administrasi sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa di Provinsi Papua Barat
description	*168 Proses penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Provinsi Papua Barat untuk pelanggaran ringan alur penanganan pelanggaran disiplin ringan sanksi administrasi dijatuhkan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) sedangkan untuk pelanggaran sedang dan berat, alur penanganan pelanggaran di BKD dengan membentuk Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) PNS. 2. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Provinsi Papua Barat adalah: a. Pada umunya pemahaman Pegawai Negeri Sipil terhadap disiplin belum memadai, baik mengenai kewajiban dan larangan maupun konsekuensi dari tidak dilaksanakannya kewajiban maupun pelanggaran terhadap larangan; b. Belum tersedianya instrumen yang mengatur pemberian jenis hukuman disiplin tertentu terhadap jenis-jenis pelanggaran secara terinci dan jelas, hal tersebut diperlukan sebagai acuan sehingga terhadap jenis pelanggaran yang sifatnya setara dapat dikenai hukuman yang sebanding; 66 67 c. Kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti sering terlambatnya laporan mengenai pelanggaran disiplin yang diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah. d. Masih adanya sikap melindungi dan perasaan solidoritas terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Disiplin di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga dalam penerapan sanksi menjadi terhambat di karenakan masih ada Perasaan emosional antara bawahan dan atasan, sehingga penerapan sanksi pelanggaran disiplin oleh atasan langsung terhadap bawahanya belum menjadi budaya; e. Ketegasan pimpinan belum menjadi budaya kerja.
format	Skripsi S1
author	Fadlan Sanusi Rahaningmas
author_sort	Fadlan Sanusi Rahaningmas
title	Penjatuhan sanksi administrasi sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa di Provinsi Papua Barat
title_short	Penjatuhan sanksi administrasi sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa di Provinsi Papua Barat
title_full	Penjatuhan sanksi administrasi sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa di Provinsi Papua Barat
title_fullStr	Penjatuhan sanksi administrasi sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa di Provinsi Papua Barat
title_full_unstemmed	Penjatuhan sanksi administrasi sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa di Provinsi Papua Barat
title_sort	penjatuhan sanksi administrasi sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa di provinsi papua barat
physical	70 hal
publisher	FH 15 UMY 168
publishDate	2015
url	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=65730
isbn	SKR F H 168
_version_	1702751424645955584
score	14.79448

Penjatuhan sanksi administrasi sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa di Provinsi Papua Barat

Similar Items