Cover Image

PERUBAHAN KEKUASAAN LEGESLATIF DALAM BIDANG PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

SEBELUM AMANDEMEN KEKUASAAN LEGESLATIF DALAM BIDANG LEGISLASI DAPAT DIKATAKAN TIDAK BERADA PADA LEMBAGA LEGESLATIF

Main Author:	HENDRI TRIWANTO
Format:	SKRIPSI PRA 2008
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2007
Subjects:	AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR 1945
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=68065

PINJAM

Similar Items

PERUBAHAN KEKUASAAN LEGESLATIF DALAM BIDANG PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: HENDRI TRIWANTO
Published: (2007)

PENGESERAN KEKUASAAN ESEKUTIF DAN LEGISLATIF PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI BIDANG LEGISLASI
by: Faisal Munawir Kossa
Published: (2006)

PENGESERAN KEKUASAAN ESEKUTIF DAN LEGISLATIF PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI BIDANG LEGISLASI
by: Faisal Munawir Kossa
Published: (2006)

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen Undang undang Dasar 1945
by: Kamal Fahmi Kurnia
Published: (2013)

PERGESERAN KEKUASAAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM MEMBENTUK UNDANG-UNDANG MENURUT UUD 1945 PASCA AMANDEMEN
by: Kurniawan
Published: (2006)

PERGESERAN KEKUASAAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM MEMBENTUK UNDANG-UNDANG MENURUT UUD 1945 PASCA AMANDEMEN
by: Kurniawan
Published: (2006)

Amandemen Undang-Undang dasar 1945
Published: (2007)

Amandemen Undang-Undang dasar 1945
Published: (2007)

KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMERINTAHAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Andi Suryo Awaludin
Published: (2005)

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
by: Santoso Kurniawan
Published: (2013)

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
by: Santoso Kurniawan
Published: (2013)

KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMERINTAHAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Andi Suryo Awaludin
Published: (2005)

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama s/d Keempat (dalam Satu Naskah)
by: <Indonesia>
Published: (2007)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Anton Sujarno
Published: (2007)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: Anton Sujarno
Published: (2007)

Hukum nasional pasca amandemen undang-undang dasar 1945
by: Syprianus Aristeus editor Mugiyati, Sutriya
Published: ()

Hukum Nasional Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
by: Aristeus, Syprianus
Published: (2009)

Hukum Nasional Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
by: Aristeus, Syprianus
Published: (2009)

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
by: Redaksi New Merah Putih
Published: (2010)

PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN TERHADAP PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASCA AMANDEMEN
by: Yulian Kurniawan
Published: (2006)

PELAKSANAAN KEKUASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASCA AMANDEMEN
by: Muhammad Zulfadli
Published: (2005)

PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN TERHADAP PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASCA AMANDEMEN
by: Yulian Kurniawan
Published: (2006)

PELAKSANAAN KEKUASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASCA AMANDEMEN
by: Muhammad Zulfadli
Published: (2005)

Amandemen Undang Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
by: Yudhi Chandra
Published: (2004)

ANALISIS YURIDIS SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN YANG TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASCA AMANDEMEN
by: Wanda Satria Atmaja
Published: (2011)

ANALISIS YURIDIS SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN YANG TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASCA AMANDEMEN
by: Wanda Satria Atmaja
Published: (2011)

EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM BIKAMERAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 45 PASCA AMANDEMEN
by: Ahmad Alwi
Published: (2005)

EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM BIKAMERAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 45 PASCA AMANDEMEN
by: Ahmad Alwi
Published: (2005)

Amandemen Undang-undang dasar 1945 : perubahan pertama s/d keempat (dalam satu naskah) dilengkapi data wilayah adminitrasi pemerimntah 33 propinsi, 349 kabupaten dan 91 kota seluruh Indonesia
Published: (2007)

Amandemen Undang Undang Dasar 1945 : Perubahan Pertama s/d Keempat (dalam Satu Naskah) dilengkapi data Wilayah Administrasi Pemerintahan 33 Provinsi, 349 Kabupaten dan 91 Kota di Seluruh Indonesia
Published: (2007)

Amandemen Undang-undang dasar 1945 : perubahan pertama s/d keempat (dalam satu naskah) dilengkapi data wilayah adminitrasi pemerimntah 33 propinsi, 349 kabupaten dan 91 kota seluruh Indonesia
Published: (2007)

Kedudukan dan kekuasaan majelis permusyawaratan rakyat (MPR) pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945
by: KAYS, William M.
Published: ()

Hukum pemerintahan daerah : Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca amandemen undang-undang dasar tahun 1945.../
by: SYAHRI THOHIR, H.M, 1953-
Published: (2013)

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 : Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat
by: Amandemen
Published: (2002)

Amandemen Undang - Undang Dasar 1945 : Perubahan Pertama, Kedua , Ketiga dan keempat
by: AMANDEMEN.
Published: (2004)

Amandemen UUD 1945: Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 11945
by: AMANDEMEN.
Published: (1999)

Politik hukum pembentukan undang-undang pasca amandemen UUD 1945
by: SIAHAAN, Pataniari
Published: (2012)

Politik hukum pembentukan undang-undang pasca amandemen UUD 1945
by: SIAHAAN, Pataniari
Published: (2012)

Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi
by: Rimdan
Published: (2012)

Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi
by: Rimdan
Published: (2012)