Cover Image

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KRITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2014

Pembentukan daerah otonom merupakan fenomena umum di banyak negara. Penyebaran kekuasaan atau otoritas kepada komunitas lokal untuk mengambil keputusan tertentudan melaksanakan fungsi pemerintahan menjadi suatu kebutuhan dalam negara-negara modern.

Main Author:	Andy Ramses M
Format:	Jurnal
Language:	Bahasa Indonesia
Published:	Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia 2015
Subjects:	Political and administrative dimensions Autonomous region Political identity
Online Access:	http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=77255

PINJAM

Similar Items

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KRITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2014
by: Andy Ramses M
Published: (2015)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : AMBIGUITAS SISTEM PREFEKTUR : KRITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Irfan Ridwan Maksum
Published: (2015)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : AMBIGUITAS SISTEM PREFEKTUR : KRITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Irfan Ridwan Maksum
Published: (2015)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : ETIKA PEMERINTAHAN FUNGSI DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR
by: Andy Ramses M.
Published: (2015)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : ETIKA PEMERINTAHAN FUNGSI DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR
by: Andy Ramses M.
Published: (2015)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBUAH KRITIK TERHADAP DIRI SENDIRI
by: Sadu Wasistiono
Published: (2015)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBUAH KRITIK TERHADAP DIRI SENDIRI
by: Sadu Wasistiono
Published: (2015)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : IMPLIKASI UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2014 TERHADAP DAERAH
by: R. Siti Zuhro
Published: (2015)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : IMPLIKASI UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2014 TERHADAP DAERAH
by: R. Siti Zuhro
Published: (2015)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2014: TINJAUAN DESENTRALISASI EKONOMI
by: Robert Na Endi Jaweng
Published: (2015)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2014: TINJAUAN DESENTRALISASI EKONOMI
by: Robert Na Endi Jaweng
Published: (2015)

Himpunan undang-undang tentang pembentukan daerah otonom
by: Indonesia
Published: (1984)

Himpunan undang-undang tentang pembentukan daerah otonom
by: Indonesia
Published: (1984)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2014 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI TATALAKSANA DAN MANAJEMEN SDM PROGRESIF
by: Laode Rudita
Published: (2015)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2014 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI TATALAKSANA DAN MANAJEMEN SDM PROGRESIF
by: Laode Rudita
Published: (2015)

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMER 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
by: Agustina Khikmawati
Published: (2015)

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMER 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
by: Agustina Khikmawati
Published: (2015)

Implikasi berilakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan dan anggaran pendidikan menengah di daerah Istimewa Yogyakarta
by: M. Helmi
Published: (2018)

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Desentralisasi Asimetrik dan Permasalahannya
by: Simao de Assuncao, Andy Ramses
Published: (2013)

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Desentralisasi Asimetrik dan Permasalahannya
by: Simao de Assuncao, Andy Ramses
Published: (2013)

Otonomi Daerah dan Daerah Otonom
by: HAW,Widjaya
Published: (2014)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU NO 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
by: Ramlan Surbakti
Published: (2015)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN : PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU NO 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
by: Ramlan Surbakti
Published: (2015)

Pembentukan daerah otonom tingkat II
Published: (1956)

Pembentukan daerah otonom tingkat II
Published: (1956)

Otonomi khusus Papua dan Masalahnya
by: Andy Ramses
Published: (2013)

Otonomi khusus Papua dan Masalahnya
by: Andy Ramses
Published: (2013)

Manajemen Pemerintahan Daerah Otonom Baru
by: Bambang Purwoko
Published: (2018)

Manajemen Pemerintahan Daerah Otonom Baru
by: Bambang Purwoko
Published: (2018)

Asy-Syirâ€™ah Jurnal Ilmu Syariâ€™ah dan Hukum : Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa (Analisis terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU))
by: Siddiq, Muhammad
Published: (2014)

Asy-Syirâ€™ah Jurnal Ilmu Syariâ€™ah dan Hukum : Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa (Analisis terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU))
by: Siddiq, Muhammad
Published: (2014)

PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH OTONOM (Laporan Pekerjaan)
by: Irfan Ridwan Maksum
Published: (2014)

PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH OTONOM (Laporan Pekerjaan)
by: Irfan Ridwan Maksum
Published: (2014)

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PERBANDINGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
by: Agustina Khikmawati
Published: (2015)

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI PERBANDINGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
by: Agustina Khikmawati
Published: (2015)

Sumenep kepulauan menjadi daerah persiapan Kabupaten ditinjau dari undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (studi kelayakan terhadap syarat administratif dan syarat fisik kewilayahan)
by: Nurhakim
Published: (2017)

pembentukan daerah otonom tingkat ke III
by: Soenarjo Dipodiningrat
Published: (1955)

pembentukan daerah otonom tingkat ke III
by: Soenarjo Dipodiningrat
Published: (1955)

Efektifitas Pembentukan Komisi Informasi Di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
by: Rachmat Trijono, S.H., M.H
Published: (2015)

Efektifitas Pembentukan Komisi Informasi Di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
by: Rachmat Trijono, S.H., M.H
Published: (2015)