RESPON PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN MORATORIUM CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENATAAN KELEMBAGAAN (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Bantul 2011- 2014)

Permasalahan dalam birokrasi seperti tambun dan inefisiensi yang ditengarai dengan struktur organisasi yang gemuk dan jumlah pegawai yang besar menyebabkan belanja untuk membiayai organisasi tersebut juga tinggi. Kebijakan moratorium CPNS merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan menekan pers...

Full description

Main Author: Rochma Bertiana
Format: Thesis S2
Language: Bahasa Indonesia
Published: MIP 14 UMY 020 2014
Subjects:
Online Access: http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=54130
PINJAM