RESPON PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN MORATORIUM CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENATAAN KELEMBAGAAN (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Bantul 2011- 2014)
Permasalahan dalam birokrasi seperti tambun dan inefisiensi yang ditengarai dengan struktur organisasi yang gemuk dan jumlah pegawai yang besar menyebabkan belanja untuk membiayai organisasi tersebut juga tinggi. Kebijakan moratorium CPNS merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan menekan pers...
Main Author: | Rochma Bertiana |
---|---|
Format: | Thesis S2 |
Language: | Bahasa Indonesia |
Published: |
MIP 14 UMY 020
2014
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://oaipmh-jogjalib.umy.ac.idkatalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=54130 |
Similar Items
-
RESPON PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN
MORATORIUM CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TERHADAP PENATAAN KELEMBAGAAN
(Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Bantul 2011- 2014)
by: Rochma Bertiana
Published: (2014) -
Pelaksanaan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Klaten
by: SUTOYO
Published: (2012) -
PELAKSANAAN MORATORIUM PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KLATEN
by: Sutoyo
Published: (2012) -
PELAKSANAAN MORATORIUM PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN KLATEN
by: Sutoyo
Published: (2012) -
Pelaksanaan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Klaten / Sutoyo
by: SUTOYO; BAGUS Sarnawa
Published: (2012)